Jumat, 27 Mei 2011

PENDIDIKAN

KEPROFESIONALISME MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI TANAH PAPUA
BAB I. PENDAHULUAN
A.    KATA PENGANTAR
Add caption
Kata pendidikan yang  dihubungkan mutu  dan kualitas adalah dasar dari ilmu pengetahuan untuk memajukan dan mensejahterakan keluarga, daerahnya, negaranya dan  bangsanya. Jadi kata kuncinya segala sesuatu yang didasari dengan pengetahuan dan pendidikan pasti akan baik apabilah didahulukan dengan doa. Dengan mendasari dan melihat pengalaman masa lalu porsi pemberdayaan sumberdaya manusia Papua selalu mendapat porsi yang sangat terendah mutu dan kualitas pendidikannya baik itu dari pemerintahan tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.Pendidikan Papua untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tidak sebanding dengan saudara-saudara kita yang dari provinsi Indonesia lainya. Tetapi dengan perkembangan pendidikan saat ini mulai terlihat makin maju dan bisa menyeterakan dengan teman-teman lainya, berarti bukan pendidikan Papua sudah berkembang tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dari segi kualitas, tamatan sekolah dasar, menengah dan tingkat atas. Pendidikan saat ini yang terjadi adalah mengkotak-kotakan antara  provinsi  dengan kabupaten daerah dan pertumbuhan pendidikan di polosok desa/ perkampungan sangat minim sehingga pentingnya pemerintah daerah memperhatikan pendidikan di setiap polosok yang belum ada sekolah dan juga melengkapi dengan guru-guru yang punya minat untuk mengapdi di setiap pedalaman Papua. Dengan melihat perkembangan pendidikan di provinsi Papua sangat memprihatinkan karena kualitas atau mutu yang dimiliki pada setiap tamatan SMP, SMA dan SMK sangat minim, sehingga pentingnya  setiap guru harus menjadi guru mengajar yang profesional, berprofesional berarti bukan memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengharakan peserta didik tetapi terpenting adalah bagimana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengapdi di masyarakat . Faktor lain yang kurang mendukung adalah lingkungan geografis yang kurang mendukung, sehingga keinginan untuk menetap enggan ada. Jadi secara khusus mutu dan profesinalisme seorang guru di tanah Papua sungguh juga menjadi suatu faktor utama disebabkan karena ketertinggalan pendidikan. Selama ini pihak-pihak yang peduli dengan pendidikan Papua masih berpikir dan tenaga pendidik yang andal dan memiliki kemampuan mendidik peserta didiknnya ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
A.    Rumusan Masalah
1.      Membangun guru membangun Papua
2.      Keadilan dan kejujuran dari hati akan menjawab permasalahan pendidikan Papua
3.      Tenaga pengajar ideal
4.      Masalah pendidikan kota dan kampung
5.      Hambatan perkembangan pendidikan di tanah Papua
6.      Pengtinya  menerapkan IPTEK 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Membangun Guru membangun Papua
Persoalan guru di Papua memang persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan. Mulai dari masalah kesejahtreaan/ tujuan hidup, kopetensi guru, campur tangan politik, kemerdekaan guru, wibawa guru, dan masih banyak lagi persoalan. Namun yang terpenting bagi Papua untuk saat ini dan saat yang akan datang adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kesejahteraan guru, (2) peningkatan kopetensi, (3) erosi wibawa  guru dan (4) jadikan guru sebagai penentu masa depan Papua.
Masalah kesejahteraan misalnya, sungguh berdampak buruk terhadap perkembangan pendidikan di tanah Papua. Dualisme dalam tugas atau beralih profesi terus gencar terjadi. Banyak guru meninggalkan tugas utamanya sebagai guru dan mencari pekerjaan lain untuk membiayai keluarganya. Hal utama yang membuat guru berahli ke profesi lain diakibatkan karena kurang cocok dan tidak mengadapi tantangan maunya mereka pada kehidupan instan saja.
Sementara itu kopetensi guru juga masalah serius di Papua. Banyak, khususnya guru SD masih mengajarkan dengan materi, metode dan teknik yang masih sama dengan semasa mereka (guru) sekolah (tahun 1999-an). Padahal pradigma pendidikan (pembelajaran) di dunia lain terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Profesi guru di tanah Papua masih dikeberi sehingga wibawanya merosot. Ini terjadi karena pemerintah menghianati ibu (pendidikan) yang telah melahirkan mereka. Banyak calon mahasiswa penentu masa depan Papua lebih memilih jujurusan lain yang berwibawa. Pilihan menjadi guru adalah terminal terakhir setelah semua usaha untuk profesi lain gagal ditempuh, pemerintah terlihat hanya mau membiayai yang dinilai lebih bergengsi.
Sungguh ironis, profesi guru (pendidikan) menjadi terminal terakhir setelah gagal mendapatkan yang lain. Buahnya dapat kita petik sekarang dan kemudian hari, banyak dari sekian guru di Papua mayoritas bukan merupakan guru yang berlatar belakang pendidik, andai saja guru matematika saya bukan berlatar belakang pendidik tetapi dari tamatan ilmu umum dibidang Biologi. Sebenarnya pengajar yang berlatar belakang pendidikan guru(keguruan yang menguasai didaktik dan metodik) dan yang tidak dapat dipastikan guru yang berlatar pendidikan non pendidikan tidak kalah sebanding dengan pengajar berlatar kependidikan.
Hal ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan sumber daya manusia Papua, karena semua bisa mengajar tetapi tidak semua orang bisa mendidik. Yang perlu kita tahu adalah pendidikan (pengajaran) di sekolah itu bukan sekedar tempat transfer pengetahuan tetapi tempat pembentukan manusia yang andal dan tempat untuk mendewasakan peserta didik dengan pengajaran  yang diajarkan dari pendidik atau sang guru.
Yang perlu kita ketahui adalah bawah bagimana perhatian pemerintah dan masyarakat setempat untuk nasib guru, apabila kita memanfaatkn guru atau kurang perhatian secara khusus, maka terjadi adalah korban, yang korban adalah anak-anak sekolah. Apabila kita mendorong guru maka kita memajukan anak-anak kita sendiri, guru menjadi malas atau tidak pernah mengajar berarti ada faktor-faktor tertentu yang membuat guru tersebut tidak aktif di sekolah jadi perlu perhatian khusus bagi guru.
Saatnya membangun guru yang andal dan profesional, bukan lagi zamanya menggundang pengajar-pengajar dari luar Papua, tetapi saatnya untuk merintis dan menciptakan guru-guru  yang memiliki kemampuan. Masyarakat Papua secara umum dan secara khusus bagi kami mahasiswa Papua yang sedang belajar di FKIP, itu dimana pun kamu belajar dan siapa latar belakang  anda, anda adalah penentu masa depan Papua. Belajaar di FKIP adalah punya pengharapan besar untuk menggubah sistem pendidikan Papua dan menggubah masyarakat yang ada di tanah Papua, saat ini kita belajar berarti kita membangun Papua.

Keadilan dan kejujuran dari hati akan menjawab permasalahan pendidikan Papua
Seandainya mental dan moral para birokrak yang ada di Papua mulai dari Gubernur, DPRP, Bupati daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah (DPRD), sebagai pengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat mutu  pendidikan di tanah Papua, dan  sampai pelaksana teknis seperti kepala sekolah untuk lingkungan sekolah “baik/jujur/adil” maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan Papua yang nantinya akan lahir SDM Papua yang handal. Ada lima faktor yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan dukungan data yang akurat, perencanaan yang baik, pelaksaan tanpa famrih serta evaluasi dan monitoring yang baik yaitu.
1.      Siswa sebelum masuk Tingkat kanak-kanak/ sekolah dasar
Artinya anak selama masih berada dilingkungan keluarga sangat dibutuhksn pengasuhan terutama gizi (tidak lepas dari ekonomi sosial) dan simulasi pendidikan sesuai tahapan perkembangan anak atau pendidikan anak dini (PAUD). Ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok bermain yang membangkit minat belajar para tingkat pendidikan sekolah dasar. Bisa saja melalui sosialisasi tentang PAUD kepada para orang tua siswa, sehingga sejak anak itu masih berada di lingkungan keluarga anak tersebut sudah bisa mendapat pendidikan PAUD kepada para orang tua sehingga sejak anak itu masih berada di lingkungan keluarga anak tersebut sudah bisa mendapat pendidikan PAUD oleh orang tua. Karena anak 0-4 tahun ini adalah masa emas bagi anak dalam membentuk kecerdasan dan krakter anak.
2.      Tenaga pendidik dan kependidikan formal dan nonformal
Masalah guru sangat fital dalam dunia pendidikan Papua, andai sebuah sekolah memiliki fasilitas sekolah dan dilengkapi dengan lap komputer, lap bahasa inggris, perpustakaan, gedung sekolah yang mewah, guru juga lengkap dengan kualifikasi pendidikan sarjana(S1). Tetapi kopetensi masih di bawah standar apakah perkembangan pendidikan akan tetap terjaminkah? Apalagi guru dengan kualifkasi  sarjana(S1) bukan pendidikan sosial yang justru belakangan ini mendominasi semua satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang ada di tanah Papua. Apalagi guru yang angkat menjadi PNS dengan ijasah palsu padahal SMA aja belum lulus, ini aja perlu diperhatikan dan mau dibawa kemana pendidikan kita di Papua ini. Persoal seperti ini perlu menjadi perhatian serius oleh kita dan terlebih lagi oleh pemerintah daerah dan tujuanya adalah biar ada terobosan-terobosan baru untuk mengatasi masalah guru baik kopetensi dan kesejahteraannya.
3.      Fasilitas sekolah
Perlu dibahas adalah fasilitas serkolah, seperti gedung sekolah dilengkapi dengan perpustakaan yang memadai, buku pelajaran sesuai kurikulum, dan alat-alat pembantu lainnya. Untuk konteks Papua yang perlu diperhatikan adalah kopetensi guru, jika guru itu profesional dan memiliki kemampuan dalam bidang  tertentu, maka guru tersebut pastinya akan membawa perubahan dalam hal mengoperasikan dan menggunakan alat-alat sekolah dan juga guru yang andal pastinya menciptakan suasana kelas yang hidup serta memberi pemahaman terhadap siswa.
 Tenaga Pengajar yang Ideal
Bibicara tentang kopetensi mutu dan profesionalisme guru adalah berbicara tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang harus dimiliki seorang  tenaga pengajar serta penerapannya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Standar kopetensi guru  meliputi:
1.      Kopetensi mutu dan profesionalisme pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan.
2.      Kopetensi mutu dan kualitas akademik sesuai materi pembelajaran dan
3.      Pengembangan mutu dan profesionalisme profesi guru sebagai tenaga pengajar ( Depdiknas 2004).
Kopetensi pertama meknyangkut penyusunan rencana pembelajara(RPP), melaksanakan pembelajaran, menilai mutu dan kualitas prestasi pembelajar yang mampu dan dapat dilaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajar. Kompetensi kedua: menyangkut penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai materi pembelajaran(dalam bidang ilmu tertentu). Sedangkan yang ketiga menyangkut pengembangan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar dengan terus belajar dan menulis baik karya ilmiah maupun karya populer untuk seminar maupun publikasi di media massa. Karena seorang pengajar diharapkan mengembangkan mutu dan profesionalismennya dengan membaca dan menulis disebut pengembangan profesi. Secara rinci kompetensi mutu dan profesionalisme guru yang diharapkan oleh KBK menuju profesionalisme tenaga pengajar.
Masalah Pendidikan Kota dan Kampung
Pengembangan pendidikan kota dan kampung yang faktanya bahwa tidak semestinya tidak terjadi, karena keseimbangannya tidak saling seimbang kota semakin maju pertumbuhan pendidiknya dan pendidikan dibagian kampung masih ketertinggalan. Pendidikan kota semakin lama semakin maju dan fasilitas pun juga mendukung itu entah gedung sekolah, pertustakaan, lap dan sebagainya, dilihat dari sistem proses belajar mengajar tidak terdapat hambatan karena didukung oleh fasilitas yang lengkap. Dibanding dengan pendidikan di kampung, karena dilihat dari geografis dan tidak bisa terjangkau oleh transportasi darat tetapi melalui udara dan .laut maka setiap guru yang ditugaskan di kampung kadang bosan dengan keadaan tersebut, sehingga pendidikan di pedalaman masih belum berkembang sampai sekarang dan yang harus diperhatikan adalah cara bagimana agar pendidikan kota dan kampung bisa seimbang diantaranya sebagai berikut: Perhatian pemerintah, dukungan masyarakat, minat dan semangat para siswa, miliki belas kasihan, suka tantangan.
Perhatian pemerintah itu sangat penting karena sumber daya  manusia itu maju dan tidaknya tergantung oleh pemerintah karena memfasilitasi dan menyediakan alat penunjang pendidikan kota dan kampung adalah pemerintah sehingga pemerintah berperan penting dan ambil bagian dalam menyediakan dan mempersiapkan tenaga pengajar dan gedung sekolah serta alat penunjang lainnya.
Dukungan masyarakat ini juga sangat penting karena adanya dukungan masyarakat dalam lingkungan setempat, memberi dorongan serta semangat pada anak-anaknnya dan saling kerja sama antara guru dan orang tua siswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua bela pihak. Minat dan semangat belajar harus ada pada siswa adanya semangat belajar dan minat yang didorong dari hati nurani maka cita-cita seseorang tercapai, apalagi pendidikan di polosok pedalaman Papua dengan segala keadaan dan kondisi wilayah geografis seperti itu, jadi perlu dimiliki oleh para siswa adalah niat untuk berhasil dan yang harus dimiliki guru adalah ketabahan dan keteguhan mengajar. Karena kadang guru malas mengajar dan bosan tinggal di pedalaman adanya kurang kebebasan tinggal di lingkup yang kecil, dengan geografis wilayah yang begitu bersalju (es), jadi kadang dingin dan membeku dan tidak bisa apa-apain dan lain sebagainya.
Dengan kondisi seperti itu sebenarnya sebagai seorang guru harus memiliki belas kasih dan ketabahan, karena polosok desa ini mengadapi tantangan jadi menyukai tantangan berarti guru tersebut menyelamatkan banyak generasi muda pedalaman Papua. Apabila seorang guru tidak menyukai tantangan dan tidak memiliki belas kasih, maka apa yang terjadi tidak menempati tugas dan hanya tinggal di kota sampai habis bulan ambil gaji begitu saja tanpa bersalah, sehingga para siswa juga tetap begitu dan tidak berkembang. Jadi seorang guru yang bertugas di pedalaman mempunyai strategi yang khusus  agar tidak terjadi penyelewengan dan tidak menempati tugasnya akibat dari pada itu bisa saja membatasi semangat belajar siswa dan tidak memotivasi dengan baik.
Untuk mengatasi persoalan pendidikan kampung(desa), perlu adanya kerja sama antara pemerintah kota dan masyarakat kampung untuk meningkatkan daya saing antara kota dan kampung, apabila pendidikan kampung ini memberi pupuk dengan baik maka kualitas tamatan pasti tidak jauh berbeda dengan tamatan kota.
Contoh pengalaman saya, saya tamat sekolah dasar (SD) dari kmpung ketika saya selesai dari kampung dan mau lanjut SMP dan SMA di kota, dan apa yang saya lihat dan alami adalah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman yang tamatan dari kota. Dan apa yang saya lakukan yaitu saya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mereka diantaranya saya harus belajar lebih dari hari-hari sebelumnya dan sya belajar  terus-menerus akhirnya saya bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang dari kota. Pada waktu itu ada guru yang memberi dorongan, motivasi, semangat bahwa kamu belajar sepenuh hati pasti kamu bisa dan kamu pasti mencapai cita-citamu yang anda cita-citakan itulah sedikit pengalaman saya dari waktu 12 tahun yang lalu.
Hambatan Perkembangan Pendidikan di Tanah Papua
·         Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.
Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.
Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.
Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.
Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan ’.
Ini merupakan pandangan umum atau konteks Indonesia dan  yang dibawah ini akan menjelaskan tentang solusinya dari persoalan pendidikan di tanah Papua.

·         Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Tanah Papua
Untuk mengatasi masalah-masalah sistem pendidikan di tanah Papua secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan di tanah Papua. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Papua sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.
Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan –seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan– berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan di Papua dengan sistem Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam maka ini merupakan menindas hak-hak pribumi. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi berpihak pada hak-hak rakyat dan pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan dalam negara.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.
Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.
Ketika sebagian besar guru pendatang cepat-cepat ingin meninggalkan tempat tugas di wilayah pedalaman terpencil di Papua, Yoseph Paidjo justru memilih bertahan. Pengabdiannya sebagai guru selama 30 tahun dia rasa belum berhasil. Masih ribuan anak muda di pedalaman Paniai pada hematnya butuh bimbingan, arahan, dan pencerahan demi pembangunan daerah itu. Membangun sumber daya masyarakat pedalaman Papua tidak seperti membalik telapak tangan.
“Mereka masih butuh waktu 10 hingga 25 tahun untuk mengikuti irama perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi global. Kita yang ingin mengabdi, mendidik, dan memimpin mereka jangan coba-coba paksakan kehendak, cita-cita, dan semangat dari luar untuk dimengerti dan dipahami masyarakat. Kita akan kecewa sendiri, dan sebaliknya kita dibenci masyarakat,” kata Yoseph Paidjo pekan lalu di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai.
Kesabaran dan pemahaman budaya lokal membuat Paidjo diterima dan betah di tengah masyarakat Paniai selama 30 tahun. Sebagai warga pendatang yang paling lama tinggal di antara penduduk asli (Paniai), Paidjo dianggap sebagai “bapak”. Ia disapa oleh penduduk asli sebagai “bapak guru”. Nasihat “bapak” tetap diterima dan dihargai sebagai petunjuk yang berguna bagi mereka.
Para anak muda, termasuk Satgas Papua dan pendukung kemerdekaan Papua di Paniai, sebagian di antaranya adalah bekas murid Paidjo. Bukan berarti pemikiran merdeka di kalangan bekas murid itu lahir dari hasil didikan Paidjo.
Pikiran merdeka lahir atas situasi kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, keterbelakangan, dan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat keamanan waktu itu. Karena itu, Paidjo sangat memahami tuntutan merdeka masyarakat. Meskipun merdeka ini harus dipahami dari sisi merdeka secara geografis dan merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.
Pria  Yogyakarta ini tiba di Enarotali Juni 1974. Sebelumnya, ia bekerja sebagai guru honorer di SD Katolik Nabire. Melamar menjadi guru negeri 1974 dan langsung ditempatkan di Distrik (Kecamatan) Ubanu, Paniai Barat, sekitar 10 kilometer dari Enarotali. Ketika itu Paniai masih termasuk bagian dari Kabupaten Nabire.
“Kondisi pada tahun 1974 tidak seperti yang Anda alami saat ini. Belum banyak anggota masyarakat memahami bahasa Indonesia sehingga setiap warga pendatang terpaksa belajar bahasa daerah setempat. Tetapi di Paniai ada beberapa bahasa daerah sehingga belajar salah satu bahasa daerah pun belum tentu dapat menyelesaikan masalah,” kata ayah dari tiga putra kelahiran tahun 1951 ini.
Di Ubanu tidak ada rumah guru sehingga Paidjo terpaksa tinggal di kamar WC sekolah, yang tidak difungsikan karena tidak ada air. Lubang WC ditutup dengan beberapa kayu bulat kemudian ditutup tanah.
Sekolah mulai dibuka (1974), langsung kelas I-II. Siswa yang terbesar dan tertua (usia 20-an) langsung ditempatkan di kelas II SD, siswa berusia di bawah 20 tahun ditempatkan di kelas I SD. Pembagian ini sesuai dengan keinginan masyarakat waktu itu. Sekolah di Ubanu dibuka sesuai Inpres Nomor 10/1973-1974.
Para siswa sangat sulit menulis dan membaca. Hampir semua warga Paniai ketika itu termasuk buta huruf karena tidak ada pendidikan sebelumnya di daerah itu. Kecuali mereka keluar dari Paniai dan mengikuti pendidikan di Jayapura atau Nabire.
Ketika itu belum ada pendatang, warga berambut lurus kecuali para petugas agama dan pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan di Paniai. Tidak ada pedagang, pengusaha, dan pencari kerja pendatang seperti sekarang. Beras hanya dapat diperoleh dari gaji, tidak dapat diperoleh dari kios pedagang.
Di Enarotali ada satu sekolah dasar yang ditangani Gereja. Namun, kondisi sekolah ini pun tidak jauh berbeda dengan sekolah di Ubanu. Tingkat pemahaman dan pola hidup para siswa dan orangtua siswa sama saja.
Karena dinilai sukses mengembangkan pendidikan SD di Ubanu, tahun 1976 Paidjo ditarik ke SDN Enarotali oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Paniai yang berkedudukan di Nabire. Di tempat ini, ia bersama tiga rekan guru dari luar Papua bekerja sungguh-sungguh memperkenalkan bahasa Indonesia kepada para siswa. Paidjo ditunjuk sebagai penanggung jawab sekolah.
Papua, termasuk Paniai, waktu itu sebagai daerah yang baru saja bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paidjo bersama tiga rekannya lebih banyak memperkenalkan Indonesia kepada generasi muda. Misalnya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jumlah provinsi, kabupaten, ibu kota NKRI, dan lagu-lagu kebangsaan.
Bahasa Indonesia perlahan-lahan mulai dikuasai para siswa di sekolah. Mereka mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis.
Para siswa di Ubanu ini pada waktu itu juga tidak berpakaian seperti di Enarotali. Mereka masih mengenakan pakaian tradisional. Kaum pria mengenakan koteka, sementara perempuan mengenakan more. Para siswa mengikuti pelajaran dengan duduk di lantai, tanah kosong tanpa alas. Alat tulis dari batu tulis, belum menggunakan kertas dan pena seperti sekarang.
“Saya merasa bangga. Setelah anak-anak mengerti komunikasi dalam bahasa Indonesia, mereka kembali ke rumah dan ke lingkungan masyarakat, mulai menyosialisasikan bahasa Indonesia kepada orangtua dan masyarakat. Perlahan-lahan masyarakat pun mulai fasih bicara bahasa Indonesia meskipun belum sempurna,” kata suami dari Sesilia Sumarsih itu.
Seperti halnya nasib para guru lain di daerah terpencil, persoalan yang dihadapi Paidjo adalah keterlambatan gaji atau honor. Jatah beras pun jarang dikirim ke pedalaman sehingga para guru seperti dia terpaksa mengonsumsi umbi-umbian bersama masyarakat. Untuk itu, Paidjo sejak beberapa tahun lalu juga menanam umbi-umbian.
Kini, memang ada perubahan. Ketika Perusahaan Daerah Irian Bhakti mulai beroperasi normal, jatah beras dapat diangkut ke Paniai, meskipun tetap saja sering terlambat sampai dua-tiga bulan karena cuaca kurang mendukung penerbangan ke Paniai.
Hanya saja, Paidjo agaknya sudah terbiasa, menjalani proses itu semua dengan tabah. Dia benar-benar telah memilih jalan pengabdiannya untuk masyarakat Papua, mengikuti perkembangan daerah ini setapak demi setapak, berada di tengah perkembangan daerah ini, bertumbuh bersama masyarakatnya.
Tak banyak tokoh seperti Paidjo. Tak banyak tokoh yang benar-benar pantas dipanggil “bapak guru”, seperti dia.
Pengtinya  menerapkan IPTEK
Perkembangan teknologi berpengaruh pada perkembangan pendidikan suatu bangsa. Dengan adanya teknologi, memacu setiap sekolah dan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia telah berupaya untuk memahami secara ilmiah dan melakukan yang terbaik bagi Negara dan bagsanya untuk mencapai suatu alternative yang efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Dengan demikian setiap Negara berlomba-lomba menerapkan suatu metode pembelajaran yang baik, penemuan baru sesuai dengan kebutuhan pasar global. Tuntutan pasar global yang harus dipenuhi, maka sekarang ini cooperative learning dapat atau telah diperaktekan diberbagai macam sekolah di seluruh dunia, yang meliputi semua jenjang pendidikan baik TK,SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan juga, telah terbukti efektif dan mennyenangkan untuk mencapai perestasi didik dalam pendidikan non formal peserta kursus, diskusi, lokakarya, seminar, dan berbagai kegiatan lainnya. Metode-metode yang baik sesiuai dengan kebutuhan sisiwa/wi ini telah digunakan untuk semua mata pelajaran atau bidang studi.
Pembelajaran koperatif dapat diaplikasikan untuk semua jenis kelas khusus untuk anak-anak berbakat, kelas pendidikan khusus, kelas dengan tingkat rata-rata, dan sangat diperlukan dalam kelas heterogen, dengan berbagai tingkat kemampuan. Pembelajaran koopreratif sangat kondusif dan efektif untuk mengembangkan hubungan atara siswa dari latar belakang suku, budaya, agama yang berbeda dan antara siswa yang terbelakang secara akademik dengan teman sekelas mereka.
Tujuan utama daripada pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan bermanfaat bagi dirinya, sesama, daerah serta masyarakat pada umumnya. Di saat semua lembaga pendidikan sedang bersaing untuk memacu prestasi pada anak didiknya, ditengah isu prulasme saat ini, pembelajaran kooperatif saat ini sangat penting untuk diselenggarakan di bangku pendidikan seluruh nusantara dan khususnya papua.
Cara efektif dan menyenangkan berpacu pada seluruh peserta didik. Sangat menyenangkan jika semua pembelajar dalam kelas aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Cara penyajian dalam mengatur kelas sangat penting untuk dilakukan agar membantu dalam memperlancar aktifitas belajar. Untuk memulai belajar dalam bentuk kelompok, diharapkan semua siswa didalam kelas melakukan pembagian dengan cara foting atau menghitung berdasarkan urutan, membentuk kelompok sesuai nomor urut, sehingga setiap pembelajar tidak ada indikasi yang muncul atau perasaan yang tidak menyenangkan. Sehingga memacu keributan dan ketikharmonisan dalam melangsungkan aktifitas belajar.
Kelompok belajar dalam tanggungjawab individu sangat penting untuk mendukung kinerja atau kekompakan tim, untuk memberikan sumbangsi yang baik sesuai dengan topik yang dibahas dalam mata pelajaran tersebut. Belajar kelompok dengan tujuan bahwa setiap individu memberikan insentif kepada siswa untuk saling membantu kepada siswa yang lain dan saling mendorong untuk melakukan usaha yang maksimal, sehingga siswa tersebut betul-betul memahami dengan baik. Untuk mencapai tujuan kelompok, semua siswa aktif menyumbangkan ide, usulan, kritikan, solusi dalam membangun komunikasi yang efektif satu sama yang lain. Agar setiap orang tahu tentang materi yang dibahas, maka siswa yang memhami materi tersebut hendaknya memberikan penjelasan kepada teman lain sehingga meraka semua bisa memahaminya. Jika kelompok tidak mencapai pada titik-titik tertentu atau harapan yang diharapkan bersama baik siswa maupun guru pendamping, maka guru sebagai pendamping memberikan gambaran atau penjelasan yang sesuai dengan topic, sehingga siswa memahami dengan baik.
Siswa mana yang memperoleh manfaat lebih banyak dari pembelajaran komperatif? Yang memberikan penjelasan ataukah menerima penjelasan teman. Bisa saja orang beralasan bahwa orang yang lebih tinggi pencapaiannya dari pada orang yang lebih renda pencapaiannya. Akan tetapi beberapa alasan bahwa lebih banyak memberikan penjelasan, lebih banyak tahu dan lebih banyak menerima banyak lupa.
Beberapa guru mengakui bahwa cara belajar koompratif sangat membantu dalam pencapaian atau kelulusan yang maksimal dengan nilai yang memuaskan. Selain menambah wawasan siswa dengan cara mencari, menemukan,memberikan penjelasan kepada teman lain otomatis setiap diri siswa betul-betul menambah pengetahuan. Selain itu, guru yang membimbing berpacu untuk mendalami materi dengan belajar kelompok ini. Kita mengakui juga bahwa orang yang pintar dalam akademik belum tentu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat social terutama dalam intraksi social dilingkungan sekolah dan didalam kelas bahkan dalam bentuk kelompokpun engan membicarakannya.
BAB II. PENTUP
A.    Kesimpulan
Dengan melihat perkembangan pendidikan di provinsi Papua sangat memprihatinkan karena kualitas atau mutu yang dimiliki pada setiap tamatan SMP, SMA dan SMK sangat minim, sehingga pentingnya  setiap guru harus menjadi guru mengajar yang profesional, berprofesional berarti bukan memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengharakan peserta didik tetapi terpenting adalah bagimana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengapdi di masyarakat dan memberi motivasi kepada para peserta didik agar peserta didiknnya mampu bersaing dengan teman-teman dari pulau lainnya di Indonesia. Dan memberi motivasi belajar yang tinggi kepada  peserta didiknnya, karena adanya arahan yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan selama beberapa tahun ini semakin lama semakin maju dan sistem kurikulum juga setiap priode tertentu selalu berubah, maka setiap guru yang mengajar juga sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan.
Dari pemahan pendidikan provinsi Papua saat ini kurang meyakinkan dan belum mampu mengikuti kurikulum yang sedang berjalan, tetapi untuk melangkah kesana  dalam pengelolaan kurikulum ini seorang calon maupun guru yang sudah lama mengapdi perlu belajar lagi tentang kurikulum yang baru. 
B.     Saran
Dengan mendasari dan melihat pengalaman masa lalu porsi pemberdayaan sumberdaya manusia Papua selalu mendapat porsi yang sangat terendah mutu dan kualitas pendidikannya baik itu dari pemerintahan tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten. Pendidikan Papua untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tidak sebanding dengan saudara-saudara kita yang dari provinsi Indonesia lainnya. Tetapi dengan perkembangan pendidikan saat ini mulai terlihat makin maju dan bisa saja katakan sama pada tingkat taraf pemahaman dengan teman-teman lain, berarti bukan pendidikan Papua sudah maju tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dari segi kualitas, tamatan sekolah dasar, menengah dan tingkat atas. Karena pendidikan inilah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Papua dan adanya perhatian secara serius khususnya oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten daerah khususnya dibidang  pendidikan dan meningkatkan mutu pada tamatan sekolah dasar maupun sekolah menengah. Para guru yang bertugas sebagai guru mengajar mendidiklah dengan penuh perhatian dan penuh sabar dan para calon guru yang ini bertugas di  Papua dan khususnya pedalaman Papua sukailah tantangan, apabilah menyukai tantangan berarti andalah yang seorang guru yang andal dan menyelamatkan banyak generasi Papua.





Daftar  pustaka
·         WWW. Goegle Pendidikan Papua. Com
·         Hasil diskusi tentang pendidikan Papua bersama komunitas Papua







Diposting oleh Unknown di 10.02

0 komentar (+add yours?)

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)