Sabtu, 12 November 2011

Demi Rupiah Burung Kasuari Terencam di Papua

Demi Rupiah Burung Kasuari Terencam di Papua

Kasuari merupakan sebangsa burung yang mempunyai ukuran tubuh sangat besar dan tidak mampu terbang. Kasuari yang merupakan binatang yang dilindungi di Indonesia dan juga menjadi fauna identitas provinsi Papua Barat terdiri atas tiga jenis (spesies). Ketiga spesies Kasuari yaitu Kasuari Gelambir Tunggal (Casuarius unappendiculatus), Kasuari Gelambir Ganda (Casuarius casuarius), dan Kasuari Kerdil (Casuarius bennetti).

Kondiri burung kasuari dalam pemusnahan dikemuan hari dan akan tinggal nama saja. Padahal hewan ini dilindungi namun pemburuh lihar tidak kata ampun-ampun demi rupiah, hewan tersebut akan habis dan jumlah pun semakin sedikit.

Seperti yang terlihat pada poto yang saya potret di salah satu pasar central di Kab. Mimika Provinsi Papua. Burung kasuari berjumlah tiga (3) ekor tapi satu ekor sudah dipotong dan jadikan danging buat santapan di pasar tersebut. burung ini hidup di kawasan taman lorens papua yang dilindungi.

Didalam UU tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

PERINGATAN

1) Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

2) Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)); (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya)

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki dimasyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya dihabitat asalnya.

(Oleh Isep G)

Senin, 29 Agustus 2011

Baca selengkapnya »

Jumat, 27 Mei 2011

PENDIDIKAN

KEPROFESIONALISME MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN

DI TANAH PAPUA

BAB I. PENDAHULUAN

A. KATA PENGANTAR

Add caption

Kata pendidikan yang dihubungkan mutu dan kualitas adalah dasar dari ilmu pengetahuan untuk memajukan dan mensejahterakan keluarga, daerahnya, negaranya dan bangsanya. Jadi kata kuncinya segala sesuatu yang didasari dengan pengetahuan dan pendidikan pasti akan baik apabilah didahulukan dengan doa. Dengan mendasari dan melihat pengalaman masa lalu porsi pemberdayaan sumberdaya manusia Papua selalu mendapat porsi yang sangat terendah mutu dan kualitas pendidikannya baik itu dari pemerintahan tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.Pendidikan Papua untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tidak sebanding dengan saudara-saudara kita yang dari provinsi Indonesia lainya. Tetapi dengan perkembangan pendidikan saat ini mulai terlihat makin maju dan bisa menyeterakan dengan teman-teman lainya, berarti bukan pendidikan Papua sudah berkembang tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dari segi kualitas, tamatan sekolah dasar, menengah dan tingkat atas. Pendidikan saat ini yang terjadi adalah mengkotak-kotakan antara provinsi dengan kabupaten daerah dan pertumbuhan pendidikan di polosok desa/ perkampungan sangat minim sehingga pentingnya pemerintah daerah memperhatikan pendidikan di setiap polosok yang belum ada sekolah dan juga melengkapi dengan guru-guru yang punya minat untuk mengapdi di setiap pedalaman Papua. Dengan melihat perkembangan pendidikan di provinsi Papua sangat memprihatinkan karena kualitas atau mutu yang dimiliki pada setiap tamatan SMP, SMA dan SMK sangat minim, sehingga pentingnya setiap guru harus menjadi guru mengajar yang profesional, berprofesional berarti bukan memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengharakan peserta didik tetapi terpenting adalah bagimana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengapdi di masyarakat . Faktor lain yang kurang mendukung adalah lingkungan geografis yang kurang mendukung, sehingga keinginan untuk menetap enggan ada. Jadi secara khusus mutu dan profesinalisme seorang guru di tanah Papua sungguh juga menjadi suatu faktor utama disebabkan karena ketertinggalan pendidikan. Selama ini pihak-pihak yang peduli dengan pendidikan Papua masih berpikir dan tenaga pendidik yang andal dan memiliki kemampuan mendidik peserta didiknnya ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

A. Rumusan Masalah

1. Membangun guru membangun Papua

2. Keadilan dan kejujuran dari hati akan menjawab permasalahan pendidikan Papua

3. Tenaga pengajar ideal

4. Masalah pendidikan kota dan kampung

5. Hambatan perkembangan pendidikan di tanah Papua

6. Pengtinya menerapkan IPTEK

BAB II. LANDASAN TEORI

Membangun Guru membangun Papua

Persoalan guru di Papua memang persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan. Mulai dari masalah kesejahtreaan/ tujuan hidup, kopetensi guru, campur tangan politik, kemerdekaan guru, wibawa guru, dan masih banyak lagi persoalan. Namun yang terpenting bagi Papua untuk saat ini dan saat yang akan datang adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kesejahteraan guru, (2) peningkatan kopetensi, (3) erosi wibawa guru dan (4) jadikan guru sebagai penentu masa depan Papua.

Masalah kesejahteraan misalnya, sungguh berdampak buruk terhadap perkembangan pendidikan di tanah Papua. Dualisme dalam tugas atau beralih profesi terus gencar terjadi. Banyak guru meninggalkan tugas utamanya sebagai guru dan mencari pekerjaan lain untuk membiayai keluarganya. Hal utama yang membuat guru berahli ke profesi lain diakibatkan karena kurang cocok dan tidak mengadapi tantangan maunya mereka pada kehidupan instan saja.

Sementara itu kopetensi guru juga masalah serius di Papua. Banyak, khususnya guru SD masih mengajarkan dengan materi, metode dan teknik yang masih sama dengan semasa mereka (guru) sekolah (tahun 1999-an). Padahal pradigma pendidikan (pembelajaran) di dunia lain terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Profesi guru di tanah Papua masih dikeberi sehingga wibawanya merosot. Ini terjadi karena pemerintah menghianati ibu (pendidikan) yang telah melahirkan mereka. Banyak calon mahasiswa penentu masa depan Papua lebih memilih jujurusan lain yang berwibawa. Pilihan menjadi guru adalah terminal terakhir setelah semua usaha untuk profesi lain gagal ditempuh, pemerintah terlihat hanya mau membiayai yang dinilai lebih bergengsi.

Sungguh ironis, profesi guru (pendidikan) menjadi terminal terakhir setelah gagal mendapatkan yang lain. Buahnya dapat kita petik sekarang dan kemudian hari, banyak dari sekian guru di Papua mayoritas bukan merupakan guru yang berlatar belakang pendidik, andai saja guru matematika saya bukan berlatar belakang pendidik tetapi dari tamatan ilmu umum dibidang Biologi. Sebenarnya pengajar yang berlatar belakang pendidikan guru(keguruan yang menguasai didaktik dan metodik) dan yang tidak dapat dipastikan guru yang berlatar pendidikan non pendidikan tidak kalah sebanding dengan pengajar berlatar kependidikan.

Hal ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan sumber daya manusia Papua, karena semua bisa mengajar tetapi tidak semua orang bisa mendidik. Yang perlu kita tahu adalah pendidikan (pengajaran) di sekolah itu bukan sekedar tempat transfer pengetahuan tetapi tempat pembentukan manusia yang andal dan tempat untuk mendewasakan peserta didik dengan pengajaran yang diajarkan dari pendidik atau sang guru.

Yang perlu kita ketahui adalah bawah bagimana perhatian pemerintah dan masyarakat setempat untuk nasib guru, apabila kita memanfaatkn guru atau kurang perhatian secara khusus, maka terjadi adalah korban, yang korban adalah anak-anak sekolah. Apabila kita mendorong guru maka kita memajukan anak-anak kita sendiri, guru menjadi malas atau tidak pernah mengajar berarti ada faktor-faktor tertentu yang membuat guru tersebut tidak aktif di sekolah jadi perlu perhatian khusus bagi guru.

Saatnya membangun guru yang andal dan profesional, bukan lagi zamanya menggundang pengajar-pengajar dari luar Papua, tetapi saatnya untuk merintis dan menciptakan guru-guru yang memiliki kemampuan. Masyarakat Papua secara umum dan secara khusus bagi kami mahasiswa Papua yang sedang belajar di FKIP, itu dimana pun kamu belajar dan siapa latar belakang anda, anda adalah penentu masa depan Papua. Belajaar di FKIP adalah punya pengharapan besar untuk menggubah sistem pendidikan Papua dan menggubah masyarakat yang ada di tanah Papua, saat ini kita belajar berarti kita membangun Papua.

Keadilan dan kejujuran dari hati akan menjawab permasalahan pendidikan Papua

Seandainya mental dan moral para birokrak yang ada di Papua mulai dari Gubernur, DPRP, Bupati daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah (DPRD), sebagai pengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat mutu pendidikan di tanah Papua, dan sampai pelaksana teknis seperti kepala sekolah untuk lingkungan sekolah “baik/jujur/adil” maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan Papua yang nantinya akan lahir SDM Papua yang handal. Ada lima faktor yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan dukungan data yang akurat, perencanaan yang baik, pelaksaan tanpa famrih serta evaluasi dan monitoring yang baik yaitu.

1. Siswa sebelum masuk Tingkat kanak-kanak/ sekolah dasar

Artinya anak selama masih berada dilingkungan keluarga sangat dibutuhksn pengasuhan terutama gizi (tidak lepas dari ekonomi sosial) dan simulasi pendidikan sesuai tahapan perkembangan anak atau pendidikan anak dini (PAUD). Ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok bermain yang membangkit minat belajar para tingkat pendidikan sekolah dasar. Bisa saja melalui sosialisasi tentang PAUD kepada para orang tua siswa, sehingga sejak anak itu masih berada di lingkungan keluarga anak tersebut sudah bisa mendapat pendidikan PAUD kepada para orang tua sehingga sejak anak itu masih berada di lingkungan keluarga anak tersebut sudah bisa mendapat pendidikan PAUD oleh orang tua. Karena anak 0-4 tahun ini adalah masa emas bagi anak dalam membentuk kecerdasan dan krakter anak.

2. Tenaga pendidik dan kependidikan formal dan nonformal

Masalah guru sangat fital dalam dunia pendidikan Papua, andai sebuah sekolah memiliki fasilitas sekolah dan dilengkapi dengan lap komputer, lap bahasa inggris, perpustakaan, gedung sekolah yang mewah, guru juga lengkap dengan kualifikasi pendidikan sarjana(S1). Tetapi kopetensi masih di bawah standar apakah perkembangan pendidikan akan tetap terjaminkah? Apalagi guru dengan kualifkasi sarjana(S1) bukan pendidikan sosial yang justru belakangan ini mendominasi semua satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang ada di tanah Papua. Apalagi guru yang angkat menjadi PNS dengan ijasah palsu padahal SMA aja belum lulus, ini aja perlu diperhatikan dan mau dibawa kemana pendidikan kita di Papua ini. Persoal seperti ini perlu menjadi perhatian serius oleh kita dan terlebih lagi oleh pemerintah daerah dan tujuanya adalah biar ada terobosan-terobosan baru untuk mengatasi masalah guru baik kopetensi dan kesejahteraannya.

3. Fasilitas sekolah

Perlu dibahas adalah fasilitas serkolah, seperti gedung sekolah dilengkapi dengan perpustakaan yang memadai, buku pelajaran sesuai kurikulum, dan alat-alat pembantu lainnya. Untuk konteks Papua yang perlu diperhatikan adalah kopetensi guru, jika guru itu profesional dan memiliki kemampuan dalam bidang tertentu, maka guru tersebut pastinya akan membawa perubahan dalam hal mengoperasikan dan menggunakan alat-alat sekolah dan juga guru yang andal pastinya menciptakan suasana kelas yang hidup serta memberi pemahaman terhadap siswa.

Tenaga Pengajar yang Ideal

Bibicara tentang kopetensi mutu dan profesionalisme guru adalah berbicara tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang harus dimiliki seorang tenaga pengajar serta penerapannya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Standar kopetensi guru meliputi:

1. Kopetensi mutu dan profesionalisme pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan.

2. Kopetensi mutu dan kualitas akademik sesuai materi pembelajaran dan

3. Pengembangan mutu dan profesionalisme profesi guru sebagai tenaga pengajar ( Depdiknas 2004).

Kopetensi pertama meknyangkut penyusunan rencana pembelajara(RPP), melaksanakan pembelajaran, menilai mutu dan kualitas prestasi pembelajar yang mampu dan dapat dilaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajar. Kompetensi kedua: menyangkut penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai materi pembelajaran(dalam bidang ilmu tertentu). Sedangkan yang ketiga menyangkut pengembangan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar dengan terus belajar dan menulis baik karya ilmiah maupun karya populer untuk seminar maupun publikasi di media massa. Karena seorang pengajar diharapkan mengembangkan mutu dan profesionalismennya dengan membaca dan menulis disebut pengembangan profesi. Secara rinci kompetensi mutu dan profesionalisme guru yang diharapkan oleh KBK menuju profesionalisme tenaga pengajar.

Masalah Pendidikan Kota dan Kampung

Pengembangan pendidikan kota dan kampung yang faktanya bahwa tidak semestinya tidak terjadi, karena keseimbangannya tidak saling seimbang kota semakin maju pertumbuhan pendidiknya dan pendidikan dibagian kampung masih ketertinggalan. Pendidikan kota semakin lama semakin maju dan fasilitas pun juga mendukung itu entah gedung sekolah, pertustakaan, lap dan sebagainya, dilihat dari sistem proses belajar mengajar tidak terdapat hambatan karena didukung oleh fasilitas yang lengkap. Dibanding dengan pendidikan di kampung, karena dilihat dari geografis dan tidak bisa terjangkau oleh transportasi darat tetapi melalui udara dan .laut maka setiap guru yang ditugaskan di kampung kadang bosan dengan keadaan tersebut, sehingga pendidikan di pedalaman masih belum berkembang sampai sekarang dan yang harus diperhatikan adalah cara bagimana agar pendidikan kota dan kampung bisa seimbang diantaranya sebagai berikut: Perhatian pemerintah, dukungan masyarakat, minat dan semangat para siswa, miliki belas kasihan, suka tantangan.

Perhatian pemerintah itu sangat penting karena sumber daya manusia itu maju dan tidaknya tergantung oleh pemerintah karena memfasilitasi dan menyediakan alat penunjang pendidikan kota dan kampung adalah pemerintah sehingga pemerintah berperan penting dan ambil bagian dalam menyediakan dan mempersiapkan tenaga pengajar dan gedung sekolah serta alat penunjang lainnya.

Dukungan masyarakat ini juga sangat penting karena adanya dukungan masyarakat dalam lingkungan setempat, memberi dorongan serta semangat pada anak-anaknnya dan saling kerja sama antara guru dan orang tua siswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua bela pihak. Minat dan semangat belajar harus ada pada siswa adanya semangat belajar dan minat yang didorong dari hati nurani maka cita-cita seseorang tercapai, apalagi pendidikan di polosok pedalaman Papua dengan segala keadaan dan kondisi wilayah geografis seperti itu, jadi perlu dimiliki oleh para siswa adalah niat untuk berhasil dan yang harus dimiliki guru adalah ketabahan dan keteguhan mengajar. Karena kadang guru malas mengajar dan bosan tinggal di pedalaman adanya kurang kebebasan tinggal di lingkup yang kecil, dengan geografis wilayah yang begitu bersalju (es), jadi kadang dingin dan membeku dan tidak bisa apa-apain dan lain sebagainya.

Dengan kondisi seperti itu sebenarnya sebagai seorang guru harus memiliki belas kasih dan ketabahan, karena polosok desa ini mengadapi tantangan jadi menyukai tantangan berarti guru tersebut menyelamatkan banyak generasi muda pedalaman Papua. Apabila seorang guru tidak menyukai tantangan dan tidak memiliki belas kasih, maka apa yang terjadi tidak menempati tugas dan hanya tinggal di kota sampai habis bulan ambil gaji begitu saja tanpa bersalah, sehingga para siswa juga tetap begitu dan tidak berkembang. Jadi seorang guru yang bertugas di pedalaman mempunyai strategi yang khusus agar tidak terjadi penyelewengan dan tidak menempati tugasnya akibat dari pada itu bisa saja membatasi semangat belajar siswa dan tidak memotivasi dengan baik.

Untuk mengatasi persoalan pendidikan kampung(desa), perlu adanya kerja sama antara pemerintah kota dan masyarakat kampung untuk meningkatkan daya saing antara kota dan kampung, apabila pendidikan kampung ini memberi pupuk dengan baik maka kualitas tamatan pasti tidak jauh berbeda dengan tamatan kota.

Contoh pengalaman saya, saya tamat sekolah dasar (SD) dari kmpung ketika saya selesai dari kampung dan mau lanjut SMP dan SMA di kota, dan apa yang saya lihat dan alami adalah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman yang tamatan dari kota. Dan apa yang saya lakukan yaitu saya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mereka diantaranya saya harus belajar lebih dari hari-hari sebelumnya dan sya belajar terus-menerus akhirnya saya bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang dari kota. Pada waktu itu ada guru yang memberi dorongan, motivasi, semangat bahwa kamu belajar sepenuh hati pasti kamu bisa dan kamu pasti mencapai cita-citamu yang anda cita-citakan itulah sedikit pengalaman saya dari waktu 12 tahun yang lalu.

Hambatan Perkembangan Pendidikan di Tanah Papua

· Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).

Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan ’.

Ini merupakan pandangan umum atau konteks Indonesia dan yang dibawah ini akan menjelaskan tentang solusinya dari persoalan pendidikan di tanah Papua.

· Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Tanah Papua

Untuk mengatasi masalah-masalah sistem pendidikan di tanah Papua secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:

Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan di tanah Papua. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Papua sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan –seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan– berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan di Papua dengan sistem Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam maka ini merupakan menindas hak-hak pribumi. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi berpihak pada hak-hak rakyat dan pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan dalam negara.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Ketika sebagian besar guru pendatang cepat-cepat ingin meninggalkan tempat tugas di wilayah pedalaman terpencil di Papua, Yoseph Paidjo justru memilih bertahan. Pengabdiannya sebagai guru selama 30 tahun dia rasa belum berhasil. Masih ribuan anak muda di pedalaman Paniai pada hematnya butuh bimbingan, arahan, dan pencerahan demi pembangunan daerah itu. Membangun sumber daya masyarakat pedalaman Papua tidak seperti membalik telapak tangan.

“Mereka masih butuh waktu 10 hingga 25 tahun untuk mengikuti irama perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi global. Kita yang ingin mengabdi, mendidik, dan memimpin mereka jangan coba-coba paksakan kehendak, cita-cita, dan semangat dari luar untuk dimengerti dan dipahami masyarakat. Kita akan kecewa sendiri, dan sebaliknya kita dibenci masyarakat,” kata Yoseph Paidjo pekan lalu di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai.

Kesabaran dan pemahaman budaya lokal membuat Paidjo diterima dan betah di tengah masyarakat Paniai selama 30 tahun. Sebagai warga pendatang yang paling lama tinggal di antara penduduk asli (Paniai), Paidjo dianggap sebagai “bapak”. Ia disapa oleh penduduk asli sebagai “bapak guru”. Nasihat “bapak” tetap diterima dan dihargai sebagai petunjuk yang berguna bagi mereka.

Para anak muda, termasuk Satgas Papua dan pendukung kemerdekaan Papua di Paniai, sebagian di antaranya adalah bekas murid Paidjo. Bukan berarti pemikiran merdeka di kalangan bekas murid itu lahir dari hasil didikan Paidjo.

Pikiran merdeka lahir atas situasi kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, keterbelakangan, dan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat keamanan waktu itu. Karena itu, Paidjo sangat memahami tuntutan merdeka masyarakat. Meskipun merdeka ini harus dipahami dari sisi merdeka secara geografis dan merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.

Pria Yogyakarta ini tiba di Enarotali Juni 1974. Sebelumnya, ia bekerja sebagai guru honorer di SD Katolik Nabire. Melamar menjadi guru negeri 1974 dan langsung ditempatkan di Distrik (Kecamatan) Ubanu, Paniai Barat, sekitar 10 kilometer dari Enarotali. Ketika itu Paniai masih termasuk bagian dari Kabupaten Nabire.

“Kondisi pada tahun 1974 tidak seperti yang Anda alami saat ini. Belum banyak anggota masyarakat memahami bahasa Indonesia sehingga setiap warga pendatang terpaksa belajar bahasa daerah setempat. Tetapi di Paniai ada beberapa bahasa daerah sehingga belajar salah satu bahasa daerah pun belum tentu dapat menyelesaikan masalah,” kata ayah dari tiga putra kelahiran tahun 1951 ini.

Di Ubanu tidak ada rumah guru sehingga Paidjo terpaksa tinggal di kamar WC sekolah, yang tidak difungsikan karena tidak ada air. Lubang WC ditutup dengan beberapa kayu bulat kemudian ditutup tanah.

Sekolah mulai dibuka (1974), langsung kelas I-II. Siswa yang terbesar dan tertua (usia 20-an) langsung ditempatkan di kelas II SD, siswa berusia di bawah 20 tahun ditempatkan di kelas I SD. Pembagian ini sesuai dengan keinginan masyarakat waktu itu. Sekolah di Ubanu dibuka sesuai Inpres Nomor 10/1973-1974.

Para siswa sangat sulit menulis dan membaca. Hampir semua warga Paniai ketika itu termasuk buta huruf karena tidak ada pendidikan sebelumnya di daerah itu. Kecuali mereka keluar dari Paniai dan mengikuti pendidikan di Jayapura atau Nabire.

Ketika itu belum ada pendatang, warga berambut lurus kecuali para petugas agama dan pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan di Paniai. Tidak ada pedagang, pengusaha, dan pencari kerja pendatang seperti sekarang. Beras hanya dapat diperoleh dari gaji, tidak dapat diperoleh dari kios pedagang.

Di Enarotali ada satu sekolah dasar yang ditangani Gereja. Namun, kondisi sekolah ini pun tidak jauh berbeda dengan sekolah di Ubanu. Tingkat pemahaman dan pola hidup para siswa dan orangtua siswa sama saja.

Karena dinilai sukses mengembangkan pendidikan SD di Ubanu, tahun 1976 Paidjo ditarik ke SDN Enarotali oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Paniai yang berkedudukan di Nabire. Di tempat ini, ia bersama tiga rekan guru dari luar Papua bekerja sungguh-sungguh memperkenalkan bahasa Indonesia kepada para siswa. Paidjo ditunjuk sebagai penanggung jawab sekolah.

Papua, termasuk Paniai, waktu itu sebagai daerah yang baru saja bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paidjo bersama tiga rekannya lebih banyak memperkenalkan Indonesia kepada generasi muda. Misalnya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jumlah provinsi, kabupaten, ibu kota NKRI, dan lagu-lagu kebangsaan.

Bahasa Indonesia perlahan-lahan mulai dikuasai para siswa di sekolah. Mereka mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis.

Para siswa di Ubanu ini pada waktu itu juga tidak berpakaian seperti di Enarotali. Mereka masih mengenakan pakaian tradisional. Kaum pria mengenakan koteka, sementara perempuan mengenakan more. Para siswa mengikuti pelajaran dengan duduk di lantai, tanah kosong tanpa alas. Alat tulis dari batu tulis, belum menggunakan kertas dan pena seperti sekarang.

“Saya merasa bangga. Setelah anak-anak mengerti komunikasi dalam bahasa Indonesia, mereka kembali ke rumah dan ke lingkungan masyarakat, mulai menyosialisasikan bahasa Indonesia kepada orangtua dan masyarakat. Perlahan-lahan masyarakat pun mulai fasih bicara bahasa Indonesia meskipun belum sempurna,” kata suami dari Sesilia Sumarsih itu.

Seperti halnya nasib para guru lain di daerah terpencil, persoalan yang dihadapi Paidjo adalah keterlambatan gaji atau honor. Jatah beras pun jarang dikirim ke pedalaman sehingga para guru seperti dia terpaksa mengonsumsi umbi-umbian bersama masyarakat. Untuk itu, Paidjo sejak beberapa tahun lalu juga menanam umbi-umbian.

Kini, memang ada perubahan. Ketika Perusahaan Daerah Irian Bhakti mulai beroperasi normal, jatah beras dapat diangkut ke Paniai, meskipun tetap saja sering terlambat sampai dua-tiga bulan karena cuaca kurang mendukung penerbangan ke Paniai.

Hanya saja, Paidjo agaknya sudah terbiasa, menjalani proses itu semua dengan tabah. Dia benar-benar telah memilih jalan pengabdiannya untuk masyarakat Papua, mengikuti perkembangan daerah ini setapak demi setapak, berada di tengah perkembangan daerah ini, bertumbuh bersama masyarakatnya.

Tak banyak tokoh seperti Paidjo. Tak banyak tokoh yang benar-benar pantas dipanggil “bapak guru”, seperti dia.

Pengtinya menerapkan IPTEK

Perkembangan teknologi berpengaruh pada perkembangan pendidikan suatu bangsa. Dengan adanya teknologi, memacu setiap sekolah dan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia telah berupaya untuk memahami secara ilmiah dan melakukan yang terbaik bagi Negara dan bagsanya untuk mencapai suatu alternative yang efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Dengan demikian setiap Negara berlomba-lomba menerapkan suatu metode pembelajaran yang baik, penemuan baru sesuai dengan kebutuhan pasar global. Tuntutan pasar global yang harus dipenuhi, maka sekarang ini cooperative learning dapat atau telah diperaktekan diberbagai macam sekolah di seluruh dunia, yang meliputi semua jenjang pendidikan baik TK,SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan juga, telah terbukti efektif dan mennyenangkan untuk mencapai perestasi didik dalam pendidikan non formal peserta kursus, diskusi, lokakarya, seminar, dan berbagai kegiatan lainnya. Metode-metode yang baik sesiuai dengan kebutuhan sisiwa/wi ini telah digunakan untuk semua mata pelajaran atau bidang studi.

Pembelajaran koperatif dapat diaplikasikan untuk semua jenis kelas khusus untuk anak-anak berbakat, kelas pendidikan khusus, kelas dengan tingkat rata-rata, dan sangat diperlukan dalam kelas heterogen, dengan berbagai tingkat kemampuan. Pembelajaran koopreratif sangat kondusif dan efektif untuk mengembangkan hubungan atara siswa dari latar belakang suku, budaya, agama yang berbeda dan antara siswa yang terbelakang secara akademik dengan teman sekelas mereka.

Tujuan utama daripada pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan bermanfaat bagi dirinya, sesama, daerah serta masyarakat pada umumnya. Di saat semua lembaga pendidikan sedang bersaing untuk memacu prestasi pada anak didiknya, ditengah isu prulasme saat ini, pembelajaran kooperatif saat ini sangat penting untuk diselenggarakan di bangku pendidikan seluruh nusantara dan khususnya papua.

Cara efektif dan menyenangkan berpacu pada seluruh peserta didik. Sangat menyenangkan jika semua pembelajar dalam kelas aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Cara penyajian dalam mengatur kelas sangat penting untuk dilakukan agar membantu dalam memperlancar aktifitas belajar. Untuk memulai belajar dalam bentuk kelompok, diharapkan semua siswa didalam kelas melakukan pembagian dengan cara foting atau menghitung berdasarkan urutan, membentuk kelompok sesuai nomor urut, sehingga setiap pembelajar tidak ada indikasi yang muncul atau perasaan yang tidak menyenangkan. Sehingga memacu keributan dan ketikharmonisan dalam melangsungkan aktifitas belajar.

Kelompok belajar dalam tanggungjawab individu sangat penting untuk mendukung kinerja atau kekompakan tim, untuk memberikan sumbangsi yang baik sesuai dengan topik yang dibahas dalam mata pelajaran tersebut. Belajar kelompok dengan tujuan bahwa setiap individu memberikan insentif kepada siswa untuk saling membantu kepada siswa yang lain dan saling mendorong untuk melakukan usaha yang maksimal, sehingga siswa tersebut betul-betul memahami dengan baik. Untuk mencapai tujuan kelompok, semua siswa aktif menyumbangkan ide, usulan, kritikan, solusi dalam membangun komunikasi yang efektif satu sama yang lain. Agar setiap orang tahu tentang materi yang dibahas, maka siswa yang memhami materi tersebut hendaknya memberikan penjelasan kepada teman lain sehingga meraka semua bisa memahaminya. Jika kelompok tidak mencapai pada titik-titik tertentu atau harapan yang diharapkan bersama baik siswa maupun guru pendamping, maka guru sebagai pendamping memberikan gambaran atau penjelasan yang sesuai dengan topic, sehingga siswa memahami dengan baik.

Siswa mana yang memperoleh manfaat lebih banyak dari pembelajaran komperatif? Yang memberikan penjelasan ataukah menerima penjelasan teman. Bisa saja orang beralasan bahwa orang yang lebih tinggi pencapaiannya dari pada orang yang lebih renda pencapaiannya. Akan tetapi beberapa alasan bahwa lebih banyak memberikan penjelasan, lebih banyak tahu dan lebih banyak menerima banyak lupa.

Beberapa guru mengakui bahwa cara belajar koompratif sangat membantu dalam pencapaian atau kelulusan yang maksimal dengan nilai yang memuaskan. Selain menambah wawasan siswa dengan cara mencari, menemukan,memberikan penjelasan kepada teman lain otomatis setiap diri siswa betul-betul menambah pengetahuan. Selain itu, guru yang membimbing berpacu untuk mendalami materi dengan belajar kelompok ini. Kita mengakui juga bahwa orang yang pintar dalam akademik belum tentu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat social terutama dalam intraksi social dilingkungan sekolah dan didalam kelas bahkan dalam bentuk kelompokpun engan membicarakannya.

BAB II. PENTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat perkembangan pendidikan di provinsi Papua sangat memprihatinkan karena kualitas atau mutu yang dimiliki pada setiap tamatan SMP, SMA dan SMK sangat minim, sehingga pentingnya setiap guru harus menjadi guru mengajar yang profesional, berprofesional berarti bukan memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengharakan peserta didik tetapi terpenting adalah bagimana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengapdi di masyarakat dan memberi motivasi kepada para peserta didik agar peserta didiknnya mampu bersaing dengan teman-teman dari pulau lainnya di Indonesia. Dan memberi motivasi belajar yang tinggi kepada peserta didiknnya, karena adanya arahan yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan selama beberapa tahun ini semakin lama semakin maju dan sistem kurikulum juga setiap priode tertentu selalu berubah, maka setiap guru yang mengajar juga sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan.

Dari pemahan pendidikan provinsi Papua saat ini kurang meyakinkan dan belum mampu mengikuti kurikulum yang sedang berjalan, tetapi untuk melangkah kesana dalam pengelolaan kurikulum ini seorang calon maupun guru yang sudah lama mengapdi perlu belajar lagi tentang kurikulum yang baru.

B. Saran

Dengan mendasari dan melihat pengalaman masa lalu porsi pemberdayaan sumberdaya manusia Papua selalu mendapat porsi yang sangat terendah mutu dan kualitas pendidikannya baik itu dari pemerintahan tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten. Pendidikan Papua untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tidak sebanding dengan saudara-saudara kita yang dari provinsi Indonesia lainnya. Tetapi dengan perkembangan pendidikan saat ini mulai terlihat makin maju dan bisa saja katakan sama pada tingkat taraf pemahaman dengan teman-teman lain, berarti bukan pendidikan Papua sudah maju tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dari segi kualitas, tamatan sekolah dasar, menengah dan tingkat atas. Karena pendidikan inilah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Papua dan adanya perhatian secara serius khususnya oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten daerah khususnya dibidang pendidikan dan meningkatkan mutu pada tamatan sekolah dasar maupun sekolah menengah. Para guru yang bertugas sebagai guru mengajar mendidiklah dengan penuh perhatian dan penuh sabar dan para calon guru yang ini bertugas di Papua dan khususnya pedalaman Papua sukailah tantangan, apabilah menyukai tantangan berarti andalah yang seorang guru yang andal dan menyelamatkan banyak generasi Papua.

Daftar pustaka

· WWW. Goegle Pendidikan Papua. Com

· Hasil diskusi tentang pendidikan Papua bersama komunitas Papua

Minggu, 08 Mei 2011

Anak Negeri merindukan Pendidikan Peminpin tidak mau penduduk Negeri mendapat pendidikan yang Layak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat manapun peminpin tidak mau penduduk negeri mendapat pendidikan yang baik/layak .Pada hal mendapat pendidikan yang baik adalah hak setiap setiap orang yang melekat sejak lahir karena itu menempu pendidikan menjadi tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan warga masyarakatnya. Namun Kondisi ini terjadi di Papua pendidikan sangat memprihatinkan khususnya di Kabupaten Nduga yang baru saja pisa dari kabupaten induk jayawi jaya sejak tahun 2008, tentu karena banyak faktor penyebabnya. Mulai dari tidak kepedulian dari pemerintah kabupaten Nduga itu sendiri, Kabupaten induk (jayawijaya), pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang tidak pernah mengontrol di lapangan sehingga kondisi pendidikan di daerah ini, dan untuk mengakses daerah Nduga medan jangakauan yang sulit jangkau oleh transportasi darat maupun udara, ada juga pengajar yang tidak pernah berada di lapangan “beta” tempat tugas, fasilitas pendidikan tidak memadai, kesadaran untuk memperoleh pendidikan tidak subur, dan juga kontrol yang tidak ketat dari intansi lembaga pendidikan setempat.

Peminpin tidak pernah membangun infrastruktur serta suprastruktur yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak Nduga (Papua). Kenyataan didaerah pegunungan Tengah Papua khususnya Nduga menjadi saksi bisu bahwa dalam era abad ke 21 yang super modern ini masih primitif tanpa pernah mengenyam pendidikan. Sekalipun tidak ada lembaga pendidikan, yang secara kualitas tidak memenuhi standar pendidikan bermutu. Mengingat kembali tahun 1960-an keadaan sangat memperihatinkan generasi Nduga kala itu.

Tidak jarang kita dapat jumpai sekolah-sekolah dasar di nduga (papua) yang mana satu guru mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6, juga banyak guru yang ganda karena tidak adanya tenaga guru.

Harapan bebas dari penindasan, namun belum sepenunya merdeka, tetapi masyarakat masih hidup dalam pederitaan, kemiskinan,kebodohan, ketertinggalan dan penindasan yang diciptakan oleh peminpin-peminpinnya sendiri, dengan memberatkan kehidupan masyarakat yang sebenarnya dan seharusnya masyarakat memperoleh kemerdekaan tersebut melalui pendidikan namun tidak begitu yang diharapkan, dan secara riil yang paling tampak adalah biaya hidup yang mahal, biaya pendidikan, biaya kesehatan,biaya Hukum juga mahal dan pembagunan infrastruktur yang tidak begitu nyata dan merata disetiap daerah sehingga anak-anak usia sekolah yang berdiam diri di daerah terpencil tidak bisa memperoleh pendidikan sama halnya dengan anak bangsa lain .

Yang menjadi pokok ajuan saya dalam penulisan ini mengenai pendidikan gratis, tenaga pengajar, fasilitas pendidikan dan pembagunan infrastruktur kurang memadai, karena itu saya melihat pendidikan di Nduga (papua) begitu sangat minim, walaupun dalam kebijakan pemerintah menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, dan tentang pendidikan gratis, fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik itu sudah ada tetapi belum sepenunya diterapkan di negeri ini.

B. Rumusan Masalah

1. Mengenal Potret perkembangan dan keadaan Pendidikan di Nduga

2. Mengapa Pendidikan itu mahal?

3. Mengapa Guru di Indonesia Tidak Merata sehinngga Pendidikan Nduga terbelakang?

4. Mengapa Sekolah di Nduga tidak memiliki fasilitas pendidikan yang Memadai?

5. Bagaimana Menjalankan Sistem Pembagunan Infrastruktur di Nduga (Indonesia) yang Baik ?

6. Bagimana Prospek masyarakat Terhadap Sistem Pendidikan di Nduga?

BAB II

LADASAN TEORI

A. Mengenal Potret perkembangan dan keadaan Pendidikan di Nduga

Awal berdirinya pendidikan di tengah masyarakat Nduga berawal dari misionaris. Suku Nduga setelah hidup di daerah Nduga kira-kira 2-3 generasi, Injil masuk ke daerah Nduga pada tahun 1963. Pemberitaan Injil di daerah Nduga dilakukan oleh organisasi gereja Kemah Injil KINGMI dengan missi Cending Aviation Missionary Alliance (CAMA). Dari sekian banyak missionaris yang pernah masuk memberitakan Injil ke daerah Nduga salah satu yang menetap dengan masyarakat suku Nduga karena memang diutus untuk menginjili di Ndugama adalah Tuan Rev.Andrian Van Der Bijl yang berkebangsaan Belanda. Sebelum Injil masuk di daerah Nduga, suku Nduga hidup dalam kegelapan dalam segala hal dan permusuhan atau perang antara satu Klan dengan Klan yang lain. Masuknya Injil di daerah Nduga pada tahun 1963 merupakan titik awal perubahan besar-besaran dalam kehidupan masyarakat suku Nduga dari berbagai sudut padang kehidupan. Para missionaris yang membawa Injil ke daerah Nduga tidak hanya memberitakan Injil saja namun telah melakukan berbagai terobosan dalam segala aspek seperti, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

Untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat suku Nduga dari dalam alam keprimitifan, Rev.Andrian Van Der Bijl telah melakukan terobosan-terobosan yang berarti dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan.

Rev.Andrian Van Der Bijl menyadari bahwa untuk membangun suku Nduga dari segi rohaniah tidak terlepas dari sokongan kesiapan segi jasmaniah seperti ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sebagai penerus pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat nduga.

Oleh karenanya, terobosan yang dilakukannya dalam bidang pendidikan adalah mendirikan sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Mapnduma. Pada tahun 1965 mendirikan Sekolah Dasar (SD) YPPGI di Mapnduma dan beberapa tahun kemudian dilanjutkan dengan membangun Sekolah Dasar (SD) di Kenyam, Mbua Yigi dan lain-lain. Menetapkan beberapa kota studi seperti Jayapura (ibu kota provinsi Papua), Nabire dan Wamena untuk mengirim lulusan dari Sekolah Dasar (SD) YPPGI Mapnduma di beberapa daerah tersebut diatas agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1984 telah mendirikan asrama Pelajar Mahasiswa Nduga yang dikenal dengan sebutan “NINMIN” di Jayapura. Membeli tanah dan membangun sendiri, membiayai pendidikan dan kehidupan ekonomi selama mengikuti pendidikan di luar daerah Nduga.

Para pelajar mahasiswa Nduga dari berbagai daerah setelah menyelesaikan studi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dikirim ke beberapa kota tersebut diatas dengan harapan setelah menyelesaikan studinya akan pulang melanjutkan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh Rev.Andrian Van Der Bijl sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekunnya atau dipelajari nya masing-masing.

Buah dari pada benih Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditabur oleh Rev.Andrian Van Der Bijl selama 47 tahun, kini sarjana di kalangan masyarakat suku Nduga cukup luar biasa. Dari sekian banyak sarjana hasil binaan Rev.Andrian Van Der Bijl yang terlahir, 99,9% telah hijra ke berbagai kabupaten dan kota untuk meningkatkan kelas kehidupan sosial-ekonomi pribadi dan keluarganya dengan melupakan amanat yang diletakkan di pundaknya selaku generasi penerus pembangunan Ndugama. Setelah Rev. Andrian meningalkan daerah Nduga kondisi pendidikanpun ikut lenyap dari masa keberedaannya dan sulit membayangkan kenapa hal ini bisa terjadi di Nduga.

Sejak nduga diintegrasi dengan Kabupaten Jayawijaya propinsi Papua, perkembangan pendidikan di Nduga sangat tertinggal jauh dibading kabupaten-kabupaten yang terdapat propinsi papua lainnya. Bahkan sistem pendidikan dan pengajaran yang tidak memungkinkan dapat mengambat kemajuan pendidikan di nduga sangat jauh ketertinggalan.

Hal ini sangat terlihat jelas bahwa 75% sekolah dasar negeri tidak begitu menonjol dimuka publik maupun tidak membagun di nduga bahakan SMP, SMA pun belum dibangun sampai saat ini, yang ada hanya hampir 40% sekolah dasar swasta yang beroperasi semejak 1965 an sampai saat ini terutama SD YPPGI Mapnduma yayasan milik Gereja, itupun tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, tenaga pengajar yang sangat kurang sehingga banyak murid yang terlantar pendidikan karena belum adanya guru mau tinggal di daerah Nduga hanya guru putra daerah lulusan PGSD yang masih mengabdi sampai saat ini. Apa lagi SMP, maupun SMA di kabupaten Nduga belum bangun samapai saat ini ke polosok-polosok sehingga anak-anak selesai SD tidak melanjutkan pendidikan tingkat permata dan menega karena ada beberapa hal yang membuat anak-anak tidak melanjutkan pendidikan di luar kabupaten nduga anatara lain: biaya hidup, biaya sekolah dan tempat tinggal yang tidak ada dalam bentuk asrama. Namun yang menjadi korban adalah anak-anak generasi nduga karena tidak pernah menerina pendidikan yang layak sehingga tidak sama dengan anak-anak lainnya di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada hasil pelayanan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun guru terhadap siswanya. Belum lagi persoalan yang selalu diciptakan oleh Negara melalui Mentri pendidikan dan pengajaran, jika ada menteri pendidikan baru jelas saja kurikulum dan semua kebijakan pendidikan berubah, sesuka pejabat tersebut. Akibatnya dirasakan di daerah-daerah terutama daerah terpencil (nduga) kurikulum yang baru sementara disosialisasikan dan baru berjalan ternyata ada acuan kurikulum baru yang harus diterapkan, inilah sedikit gambaran soal segudang persoalan pendidikan di negeri ini. Begitu kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten nduga di distrik mapnduma dan sekitarnya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah; apakah ketertinggalan dan kebodohan masyarakat atau anak-anak asal Nduga diciptakan oleh mereka sendiri?, menurut saya kebodohan dan ketertinggalan masyarakat atau anak-anak generasi Nduga bukan kesalahan mereka. Namun yang disalahkan adalah pemerintah kabupaten Jayawijaya, kabupaten Nduga, Propinsi Papua dan pemerintah pusat Indonesia karena dalam era otonomi khusus masih ada kodisi seperti ini, atau pemerintah gagal dalam menjalankan otonomi khusus, sebab pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencerdaskan anak bangsa, memajukan sumber daya manusia (SDM) terutama melalui pendidikan. Saya juga menyadari bahwa anak-anak atau masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menciptakan manusia yang memiliki daya saing yang tinggi, tetapi mereka juga tidak dapat memajukan tanpa campur tangan pemerintah dalam menyediakan atau mempasilitasi, falitas pendidikan yang baik. Contohnya beberapa masyarakat/ tokoh Gereja yang membuka sekolah non fomal seperti HURUF buta sehingga sebagian masyarakat bisa membaca dan menulis, walaupun mereka yang mengajar tidak dapat balas jasa.

Ketidak pedulian pemerintah daerah, propinsi dan pusat sehingga pendidikan daerah Nduga tetap terbelakang alias tidak pernah maju berkembang. Contoh yang nyata, sekolah-sekolah dasar di daerah, baik di kampung maupun ibu kota Nduga, yang tidak memiliki pembanggunan gedung sekolah permanen, buku-buku, tenaga pengajar, perpustakaan dan peralatan sekolah yang tidak memadai. Tidak adanya perpustakan, peralatan sekolah dan sebagainya ini bagimana untuk menciptakan Manusia Nduga yang masih tertinggal. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua yang harus dijawab! Saya dapat menimpulkan bahwa kebodohan dan ketertinggalan pendidikan di Nduga adalah motivasi bejar masyarakat yang kurang atau tidak tahu pentingnya pendidikan dan kegagalan pemerintah daerah, jayawijaya, nduga, propinsi Papua dan pemerintah pusat dalam menyajikan atau menyediakan fasilitas maupun sistem pendidikan yang baik dan benar bagi masyarakat Nduga. Dalam hal ini, saya merasa bahwa masyarakat/ anak-anak Nduga tidak bersalah, sebab bukan kegagalan mereka dalam mengenyam pendidikan tetapi kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Nduga perutama dalam bidang pendidikan, sehingga kebodohan dan ketertinggalan masih terlihat jelas.

Dasar-Dasar Anak-Anak Nduga yang tidak pernah Menyerah dalam Pendidikan

a) Kesadaran akan pentingnya pendidikan

Seiring dengan IPTEK yang terus berkembang, kesadaran masyarakat Nduga terhadap pendidikanpun terus mulai bekembang sejak tahun 1963-an samapai kini. Masyarakat menyadari bahwa mana yang benar dan bermanfaat bagi anak-anak Nduga dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mau mengenal pentingnya IPTEK itu seperti apa? Walaupun mereka tidak begitu maju sama dengan masyarakat lain di indonesia, tetapi mereka merasakan bahwa anak-anak mereka tidak mau sama dengan mereka maka orang tua mengusahakan atau memasukkan anak-anak mereka di sekolah, supaya anak mereka menjadi orang yang bisa memajukan/mengubah taraf hidup mereka (nduga) dengan bidang yang ditekuninya.

Kesaradaran akan pentingnya pendidikan ini telah terlihat jelas dari beberapa alumi lulusan SD YPPGI Mapnduma yang melanjutkan pendidikan di luar Nduga dengan dorongan dari tuan Rev memperoleh pendidikan yang baik, bukan dengan material mamadai tapi mereka bisa mengubah taraf hidup keluarga, marga, suku dan pada umumnya masyarakat Nduga, sebab orang tua dan anak nduga menyadari bahwa pendidikan itu penting. Orang tua juga tahu bahwa sistem pendidikan Nduga kurang menjanjikan dan sangat buruk sehingga mereka harus melepaskan anak-anaknya keluar nduga walaupun umurnya masih 11sampai 12 tahun yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri tetapi demi masa depan anak dan nduga orang, tuha bahwa merelakan anaknya pergi merantahu menuntut ilmu selama bertahun-tahun hal ini tidak mudah bagi seorang anak secara psikologis.

b) Kemauan untuk sekolah tinggi

Banyak anak-anak Nduga yang merantau untuk menuntut ilmu di tanah perantaun , kota-kota yang lebih maju dari Nduga antara lain:, Wamena Kabupaten Jayawijaya, Timika, Jayapura, Nabire, Biak, Manokwari papua barat dan bahkan luar papua maupun di luar negeri, walaupun mereka dari kalangan kelarga miskin tetapi hanya dengan kemauan tanpa ada dorongan (material maupun financial) dari orang tua mereka. Kita tahu data nasional tahun 1967 menunjukkan bahwa 78% desa di seluruh papua adalah desa termiskin dan salah satunya adalah daerah nduga yang terburuk sampai saat ini masi berlangsung , sehinngga anak-anak nduga berasal dari keluarga ekonomi menengah bawah (miskin ), hal ini disebab oleh ketertinggalannya pendidikan di Nduga dan kebanyakan orang tua tidak mengerti tentang biaya pendidikan itu seperti apa? Mereka berpikir pendidikan itu gratis tidak ada biayanya. Dengan demikian anak-anak Nduga tidak pernah menerima kiriman dari orang tua seperti anak-anak lain di Indonesia , oleh sebab itu ada yang putus sekolah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi walaupun keingginan memperoleh pendidikan itu ada dalam diri anak Nduga tetapi apa boleh buat jika pendidikan saat ini jadikan bisnis atau alat politik hal ini sangat jelas realita yang terjadi di kabupaten Nduga dimana pemerintah mengirim/membiayai mahasiswa IPDN di luar papua yang bukan orang asli Nduga namun non anak Nduga atau mereka ambil dari kabupaten lain pada hal dalam otonomi khusus utamakan pribumi tapi tidak sedemikian. .

Meskipun mereka melewati berbagai macan ujian dan cobaan, ada sebagian anak-anak Nduga tidak pernah putus asa, untuk apa yang mereka cita-citakan. Anak-anak sadar bahwa mereka ke tanah perantauan untuk mewujudkan impian mereka dan membahgiakan orang tua . Sebelum impian anak-anak Nduga tercapai, mereka tidak berani pulang kepada orang tua dan juga tidak pendulikan dengan kelaparan, kehausan, kesakitan dan sebagainya untuk menunjukkan kepada orang tua mereka bawah mereka itu bisa seperti anak- anak bangsa lain. Ada banyak mahasiswa/mahasiswi, anak nduga yang tidak mampu, tapi mereka tidak peduli dengan perlengkapan atau atribut sekolah. Mereka pergi ke sekolah hanya dengan menggunakan satu pasang pakaian seragam bahkan tidak ada dalam arti tidak pake serangan tapi baju biasa, namun ada juga yang tidak pernah membeli buku tulis karena uang mereka tidak cukup beli buku banyak. Mereka hanya memiliki uang sedikit dari orang tua membeli satu buku tulis yang tebal lalu semua mata pelajaran ditampung dalam satu buku itu saja. Contoh realiata yang terjadi di Nduga baru-baru ini adalah Kepala Bagian Humas dan PDE Setkab Nduga, Otomi Gwijangge, S. Hut. kepada Papua Pos di Distrik Mapenduma, mengatakan, setelah melakukan perjalanan di beberapa distrik dan untuk melihat langsung hasil pembangunan yang dari beberapa lokasi yang dikunjungi ada beberapa temuan yang sangat memprihatinkan, seperti di Distrik Mugi dimana masih terdapat anak sekolah dasar (SD) Inpres Mugi yang masih telanjang tanpa pakaian seragam sekolah, selain itu di SD Inpres Mugi juga ditemukan para siswa yang harus duduk dilantai kelas untuk ikut belajar karena tidak adanya kursi dan meja, inilah salah satu kemauan anak-anak nduga mengenyam pendidikan tetapi tidak ada yang perhatikan kodisi seperti ini.

Kebanyakan anak-anak nduga kemauan belajar itu sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan yang rencanakan dalam dirinya mereka masing-masing. Sehingga mereka tersebar berbagai kota di seluruh Indonesia untuk menuntut ilmu, bukan mereka mau geladangan di kota-kota tidak tetapi tujuan utamanya mereka adalah pendidikan yang harus menyesaikan sesuai dengan bidang yang mereka tekuni selama mereka berada dalam lingkungan pendidikan.

Masalah-masalah dasar yang mengambat pendidikan Nduga

1) Belum lagi bisa budaya luar masuk dalam budaya Nduga- Papua.

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan LP3S, menemukan kasus kebingungan anak-anak SD Papua dengan kurikulum dipaketkan dari Jakarta, Siswa SD di Papua bingung tatkala guru membacakan dan siswa secara bersama harus mengikuti dalam pelajaran latihan membaca, Tatkala guru membaca : INI BUDI, INI WATI, siswa Papua, mengira BUDI dan WATI itu makluk seperti apa, hewan kah, sapi, atau barang seperti apa, sebab nama-nama itu begitu asing ditelingga mereka dan dalam lingkungan sosial, budaya mereka sehari-hari sendiri. Belum lagi kualiatas tenaga guru, buku-buku, kurikulum, buku pedoman, sehingga tulisan ini ditulis kondisi ini masih berlangsung nduga dan disejumlah daerah terpencil di seluruh Papua.

2) Perlindungan hukum yang masih lema terhadap masyarakat

Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, adanya jaminan akan Hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Namun tidak dalam hal perlindungan hukum sangat berbeda dengan hukum yang berlaku di papua dan hukum yang terapkan di negeri ini. Kita tahu bahwa di kabupaten nduga zona merah atau daerah operasi militer (DOM) hal ini yang membuat masyarakat tidak mau menyekolahkan anak-anak mereka karena takut dianiyaya atau dibunuh oleh TNI/POLRI. Kerena pengalaman-pengaman pait yang dirasakan seperti di atas pagang api yang pernah merasakan beberapa tahun yang lalu, seperti kasus pembakaran rumah penduduk sipil di seluruh kabupaten Nduga sejak tahun 1996 samapi dengan 2002 oleh militer saat pinpinan Wiranto di pusat dan propinsi Amir sembering dan di lapangan pinpinan Prabowo waktu itu, jam belarjar tapi militer selalu datang di sekolah dengan senjata lengkap menakut-nakuti anak-anak SD yang sedang belajar dan penyerangan / pembunhan mahasiwa Nduga pada malam hari jam tidur di Asrama NIMIM Jayapura oleh Brimob sehingga keseluruan masyarakat nduga masi traoma secara psikologi sampai sekarang. Dengan demikian masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya karena apa yang disebutkan di atas mereka sendiri yang menyaksikan dan merasakan jadi tidak berani melepaskan anak mereka pergi sekolah jauh-jauh sementara hukum juga tidak melidung mereka. Dan tidak ada kesadaran dari pihak keamanan/militer yang tidak bisa membedakan masyakat biasa dan TPN/OPM lalu semaunya TNI memperlakukan atau memperaktekan kontak senjata kepada masyarakat sipil yang tidak tahu persoalan yang sebenarnya dan apa lagi masyarakat tidak bisa dari segi bahasa lantaran tidak tahu pendidikan tetapi TNI selalu rumuskan Bahasa atau kalimat yang diucapkan masyarakat yang tidak sempurna itu mereka membenarkan pihak mereka lalu mereka laporkan ke media masa bawah menangkap/menembak TPN/OPM pada hal itu warga sipil tak bersenjata dan media-media juga membenarkan hal tersebut.

3) Biaya kesehatan yang mahal

Walaupun kita tahu bahwa papua itu otonomi khusus yang seluas-luasnya, dana yang jumlahnya besar namun yang perluh dipertanyakan adalah kenapa angka kematian ibu dan bayi di papua lebih tinggi? Jawabanya singkat aja, uang rakyat dimikmati oleh para perut-perut besar alias koruptor sehingga uang yang mau membiayai anak sekolah terpaksa orang tua bayar rumah sakit. Maka anak yang ingin sekolah terpaksa tinggal di rumah karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol/Pengawasan dari pihak yang berwajib tidak pernah kontrol sampai tuntas .

4) Pengaruh budaya asing yang mengambat motivasi belajar

Budaya asing yang dimaksud disini adalah pengaruh dari laur yang merusak moralitas masyarakat Nduga. Hal ini sangat jelas bahwa kelemaan orang papua khusunya anak Nduga cepat terpengaruhi oleh budaya luar yang merusak diri sendiri dan orang lain. Pengaruh budaya luar yang merusak moral atau nama baik masyarakat Nduga anatara lain: Miras, judi, Seks bebas dan makan pinang, jika kita kembali meliahat budaya nduga yang sebenarnya bertolak belakang dan bertentangan dengan ke empat budaya di atas yang merusak moralitas masyarakat nduga yang dulunya menggangap aram namun kini jadikan makanan utama, walaupun pihak Gereja larang tegas terhadap miras, judi, seks bebas dan pinang tetapi hal ini berlangsung trus-menurus sampai sekarang.

B. Mengapa Pendidikan itu mahal?

Penyebab mahalnya biaya pendidikan adalah akibat salahnya paradigma pendidikan yang digunakan oleh pemerintah, termasuk asas yang digunakannya, yaitu kapitalis sekuler. Akibatnya bukan hanya pendidikan, tetapi semua aspek kehidupan akan selalu berorientasi pada profit dan itu artinya sistem sekarang ini selalu berpihak pada orang kaya. Kesalahan asas, paradigma dan orientasi pendidikan inilah yang memicu munculnya problem pendidikan yang semakin rumit. Tidak ada sebuah Negara manapun di dunia yang memiliki masalah dalam masalah pendidikan serumit Indonesia . Maka, siapapun menterinya pasti akan kesulitan menyelesaikan lingkaran sistem dunia pendidikan kita. Ataukah para aparat pemerintah di lapangan yang salah menggunakan dana pendidikan sehingga biaya pendidikan itu semakin mahal?. Kita sering jumpai di mana-mana dengan istila pendidikan gratis namun kenyataannya tidak sedemikian yang diucapkan dan salah konsep atau salah katakana kata itu pendidikan gratis. Sebenarnya konsep yang paling enak didegar adalah biaya pendidikan meringankan beban orang tua bukan pendidikan gratis. Jika mendengar kata pendidikan gratis seolah-olah semua pendidikan formal maupun non formal itu gratis semua. Masalah biaya pendidikan ini bukan masyarakat Nduga saja yang merasakan tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berada pingiran (daerah terpencil).

Betapa tidak, untuk memasukkan anaknya ke sekolah pada saat ini orangtua diharuskan terlebih dahulu membayar uang sekolah Rp 2 jutaan. Bahkan lebih dari itu baru masuk SD. semakin tinggi jenjang pendidikannya, uang juga akan semakin tinggi. Bisa mencapai 4 juta hingga 20 jutaan. Dan lagi-lagi, itu baru perkara uang sekolah pertama tagihan lainnya yang mencekik leher orangtua adalah SPP yang berkisar antara Rp 150.000 - Rp 700.000 per bulan (tergantung status dan favorit tidaknya sebuah sekolah), uang pakaian seragam, uang buku, uang kegiatan, dan tagihan lainnya dari sekolah. Begitu mahalnya biaya yang dibutuhkan, maka sekolah akhirnya hanya bisa dimasuki mereka yang berduit banyak, sedangkan mereka yang berekonomi lemah terpaksa harus gigit jari dan mata melotot melihat mereka yang menikmati pendidikan ceriahnya bangku sekolah.

Ada kegigihan yang luar biasa dari para orangtua untuk menyelamatkan masa depan anak mereka di sebuah tempat ternama sekolah. Bagi orangtua, sekolah tampaknya masih dijadikan tempat yang bisa mengubah nasib anak-anak mereka. Rasa takjub yang sama akan kita saksikan jika kita berlibur di desa-desa pada saat liburan sekolah. Ternyata di sana juga tidak sedikit orangtua yang disibukkan dengan menjual hasil pertanian dan berbagai ternak untuk biaya sekolah anaknya.

Begitulah kenyataan yang menjadi kalender tetap yang tersembunyi di balik kalender pendidikan nasional kita sehingga masyarakat nduga masi tertinggal jauh dibading masyarakat lain di negeri ini. Menghadirkan satu pertanyaan masih adakah sekolah bagi mereka yang miskin, terbelakang, dan kurang di negeri ini?

Kisah "mengharukan" dan "menakjubkan" sepertinya memperjelas terminologi bahwa "orang miskin dan tertinggal di negeri ini dilarang sekolah". Dari hari ke hari kaum miskin dan tertinggal makin kehilangan hak-haknya yang telah dirampas oleh pembangunan yang tunduk pada pasar. Semakin hari jumlah orang miskin semakin bertambah, sedangkan kekuasaan makin menjauh dari mereka. Semenjak neoliberalisme menjadi program utama yang dianut bangsa ini, sejak itu juga orang miskin semakin sulit untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, dan pekerjaan yang layak. Neoliberalisme sebagai ideologi dunia sekolah telah sukses pertahanan hidup orang miskin untuk berpendidikan.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendidikan model pasar telah menjadi mesin produksi yang harus bekerja terus-menerus dengan logika "efektivitas dan efisiensi" untuk menciptakan "generasi intelektual instan" yang serba seragam, termasuk seragam dalam cara pemikirannya. Model pendidikan seperti ini kemudian mengenyampingkan sebuah proses pendidikan yang di dalamnya terdapat titik-titik pencerahan dan pembebasan manusia dari keterukan. Hasil dari proses pendidikan dengan logika efektivitas dan efisiensi itu adalah hadairnya para koruptor dan munculnya manusia yang berwatak kasar.

Perlu dipertanyakan kemudian komitmen pemerintah daerah nduga, pemerintah provinsi papua maupun pusat mengenai kebijakan dibidang pendidikan. Selama ini sangat terasa janggal di mana subsidi pendidikan lebih kecil daripada subsidi militer. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah lebih bangga dan senang dengan kekerasan daripada kecerdasan warga negaranya yang bisa muncul melalui pendidikan. Sekadar perbandingan saja, kalau kita menengok kebijakan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC), misalnya, di sana pemerintahnya mampu membiayai 5.000-10.000 mahasiswa untuk belajar ke Eropa. Hal yang sama dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang tiap tahun mengirim 50.000 calon doktor, antara lain, ke Inggris dan Amerika. Jumlah seperti itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah karena pemerintah di dua negara ini "mengutakan pengetahuan pendidikan" dari pada kekerasan dan kebodohan. Di negara ini kondisinya malah kebalikannya, sehingga saat ini, hanya mereka yang berkantong tebal yang bisa menikmati pendidikan bermutu dalam negeri maupun di luar negeri. Karena mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk biaya pendidikannya di negeri orang, maka sepulangnya ke Tanah Air jadi para ilmuwan itu berusaha untuk "mengembalikan modal" dengan berbagai cara. Korupsi kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak luput dari perilaku mereka. Dan, kasus korupsi miliaran di negeri ini justru banyak dilakukan oleh para intelektual dan akademisi. Selain pemerintah daerah maupun pusat tidak memberikan perhatian besar pada dunia pendidikan, pemerintah bahkan ikut merusak lembaga pendidikan dengan "menciptakan suasana tidak aman" di dalam negeri. Konflik yang berlarut-larut di banyak daerah dan "tambal sulamnya" kebijakan dalam dunia pendidikan, membuat dunia pendidikan di negeri ini jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Akses dari minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan maka kini mental-mental "rapuh" yang muncul dalam perilaku korupsi pada pribadi-pribadi pejabat bangsa ini. Korupsi yang merambah ke semua sektor, termasuk sektor pendidikan itu sendiri, kini seolah menjadi "benang basah yang sulit ditegakkan". Bahkan, hingga hari ini penyelenggaraan pendidikan sering kali tanpa tahu malu dan basa basi terutama dalam mempraktikkan tindakan tercela dalam berbagai kegiatan sekolah dan proyek-proyek lainnya.

Kini sudah saatnya kebohongan besar seperti ini harus dihentikan dan proses penyadaran bagi masyarakat harus diteriakkan. Bukan pendidikan yang menipu kita selama ini, melainkan pihak-pihak (oknum-oknum) yang memanfaatkan pendidikan untuk meraup laba yang telah menipu masyarakat bangsa ini. Pendidikan telah dipoles cantik dengan gedung-gedung megah dan janji-janji menggiurkan, yang membuat terbatasnya akses masyarakat ke dunia pendidikan. Hanya dengan pendidikan murah, negeri ini akan diselamatkan masyarakat terpencil atau kampung-kampung. Dengan pendidikan murah, masyarakat akan bergembira menduduki bangku sekolah bukan duduk di lantai tanpa alas apapun. Dengan perasaan senang, masyarakat bebas mengungkapkan berbagai kreativitas yang ada dalam dirinya melalui karya-karya yang diciptakannya.
Dan, dengan penyelenggaraan pendidikan murah juga akan mudah mengontrol perilaku korupsi yang marak terjadi pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan itu sendiri; karena dana yang sedikit akan mudah diketahui dan dipertanggungjawabkan. Dan, dengan pendidikan murah diskriminasi terhadap orang miskin untuk tidak boleh sekolah bisa dihindarkan. Singkat kata, dengan penyelenggaraan pendidikan murah, orang miskin tidak lagi dilarang untuk sekolah.

C. Mengapa Guru di Papua Tidak Merata Sehinngga Nduga MasihTerbelakang?

Kebijakan pemerintah dalam hal pembagian tugas pada guru tidak merata antara kota dan kampung, melihat kelemahan ini perluh meninjauh kembali dimana titik kelemahannya, karena fakta yang terjadi selama ini adalah ketidak pedulian pendidikan di daerah tertinggal seperti kabupaten Nduga. Bahkan pendidikan di seluruh polosok papua masih tertinggal jauh dibanding kota-kota lain di seluruh Indonesia, maka perlu ditingkatkan lagi dari segi kualitas dan mutu guru, penyebab utama pembagian tugas guru yang tidak merata karena adanya keganjalan yang terus menurus sampai saat ini maka pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana permasalahanya apakah disebabkan karena kurangnya kesiapan dari setiap guru ataukah karena menerapkan sistem politik yang sengaja dibangun pemerintah malalui pendidikan. Apabila pendidikan jadikan alat politik, maka yang jelas terjadi adalah membangun kualitas pendidikan yang kurang sehat dan pemerintah harus neteral terhadap siapa saja, dalam arti pembagian guru antara provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah juga harus melihat pertumbuhan pendidikan apakah peningkatan pendidikan sudah meningkat atau belum dan apabila terdapat sudah mengapa pendidikan Nduga masih ketertinggalan sampai saat ini?. Jika belum mengapa pemerintah tidak perenah mengontarak tenaga pengajar andal dan tidak menyediakan pasilitas untuk tenaga pengajar yang memadai?. Walaupun sebagian tenaga pengajar sudah ada namun tidak pernah berada tempat tugas karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah melalui dinas P dan P, dan juga kontrol yang tidak ketat dari intansi yang terkait sehingga guru seenaknya modar-madir di kota sambil tunggu gaji bulanan. Pada hal ia tidak melakukan kewajibannya atau tugasnya tidak melaksanakan sebagai seorang pengajar maka pemerintah seharusnya berikan sangsi berupa gaji ditahan, pecat dari jabatan guru dari tenaga pengajar atau ganti tenaga pengajar yang lain. Ada pula tenaga pengajar yang tidak senang tinggal di kampung melihat fasilitas seperti tempat tinggal/rumah, lampu, dan akses transportasi, dan guru juga disiapakan tidak hanya sebagai pengajar sekolah, tetapi juga didalam masyarakat mampu memotivasi dan memajukan masyarakat secara nyata, akibatnya masyarakat pendalaman yang baru bersentuan dengan orang luarpun menghormati guru.

a. Kedala-kedala yang mengambat pendidikan antara lain:

1. Tidak ada kontrol atau pengawasan dari pemerintah melalui dinas pendidikan

2. Motivasi dari pengajar tidak aktif

3. Medan, Geografis dan Iklim

4. Transportasi

5. Fasilitas pengajaran yang sangat kurang dan sama sekali tidak tersedia

6. Masyarakat tidak memahami pentingnya pendidikan dan tidak pernah menyekolahkan anaknya.

7. Hukum tidak bepihak pada masyarakat

D. Adakah Menjalankan Sistem Pembagunan Infrakstruktur di Nduga (Indonesia) yang Baik?

Salah satu faktor utama yang mengambat pendidikan kabupaten Nduga merupakan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa menghubungkan dari satu kabupaten ke kabupaten lain maupun mengakses ke kampung-kampung belum ada pembanguanan yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak pernah rencanakan dalam agenda sidang DPRD sehingga masyarakat sulit mendapat pendidikan berumutu. Bukan pendidikan saja tetapi semua aspek mengambat anatara lain: pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat sehingga kondisi masyakarat Nduga masih miskin atau terbelakang alias tidak pernah maju

Selain itu pemerintah tidak pernah atau tidak mau kerja sama dengan kontraktor luar negeri. Untuk membambun infrastruktur daerah Nduga tidak mudah jika tidak ada campur tangan para ahli, maka membutukan tenaga yang professional atau adal jika kita lihat kondisi geografisnya kabupaten nduga. Jika masalah infrastruktur ini tidak menangapi dengan serius oleh pemerintah daerah maka daerah Nduga tidak akan maju samapai kapanpun. Apa lagi dana pembagunan infrastruktur jalan menghubungkan Wamena- Nduga yang baru-baru ini agarkan sebesar 20 miliar ternyata 9 miliar hilang.

Baru-baru ini Komisi Gabungan DPR Papua mengaku kaget ketika melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Nduga. Meskipun tahun anggaran 2009 sudah berlalu, tetapi masih ada proyek yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri. Untuk itu, DPRP akan meminta pengguna anggaran dan kontraktor bertanggungjawab atas sisa pemakaian anggaran pembangunan jalan Habema-Nduga-Kenyem sebesar Rp 9 Milyar namun belum ada tangapan dari pemerintah Nduga sampai saat ini.

Demikian disampaikan koordinator komisi gabungan Dapil IV meliputi, Tolikara, Jayawijaya, Nduga, Lani Jaya dan Mambramo Tengah, meninjau pembangunan infrastruktur jalan yang sudah dibangun melalui dana otonomi khusus [Otsus] tahun 2009 yakni Habema-Nduga-Kenyem hingga kini belum rampung dikerjakan oleh kontraktor kendati pelaksanaan anggaran 2009 sudah berlalu, sayangnya baru 4 Km yang dikerjakan. dokumen yang terima dari PU provinsi, anggaran yang telah dipakai sudah Rp 11 Miliar. Anggaran sebesar ini sudah termasuk pembangunan jalan di Km 62. Persoalannya sekarang sisa anggaraan Rp 9 Miliar itu dikemanakan

Perwakilan rakyat me minta penggunaan anggaran tersebut agar transparan namun pemerintah tidak pernah tangapi serius dalam hal pembangunan infrastruktur , jika tidak minta penggunaan dana tersebut diusut. Kasihan rakyat, mereka butuh sentuhan pembangunan yang layak seperti manusia lain di dunia. Jangan menipu rakyat dikorbankan apa gunanya otonomi kusus papua? Membodoi atau membagun papua khususnya Nduga? Jika melihat kondisi seperti ini banyak pertanyaan yang mumcul namun peminpin-peminpin papua tidak ada terjawab sampai tuntas sebab merekalah yang menjajah masyrakatnya sendiri.

E. Bagimana Prospek masyarakat Terhadap Sistem Pendidikan di Nduga (papua)?

Tangapan masyarakat mengenai pendidikan di negeri nduga- papua selalu saja ada yang membanding-bandingkan pendidikan tempo dulu-dulu dengan pendidikan jaman sekarang. Dalam berbagai kesempatan dan bebagai perjalanan ke kampung-kampung entah di wilayah nduga maupun seluruh papua, ketika kita bertanya kepada para guru maupun praktisi pendidikan, jawaban yang mereka lontarkan yaitu pendidikan saat ini mudur.

Tidak heran, jawaban itu juga dikemukaan oleh kepala daerah papua soal pendidikan ironisnya, kemuduran itu justru dijadikan pembading masa penjajahan Belanda lebih dari puluhan tahun silam. Oleh karena itu mantan kepala SD inpres Kwamki baru timika, Cantius Amareyauw kondisi ini tanpa keraguan mudurnya pendidikan “Ia sulit membayangkan bagimana pendidikan di pendalaman tidak bisa maju, sedangkan dia yang pernah mengajar di ibu kota kabupaten saja sulit mengakses materi pelajaran. Kondisi tersebut sunggu jauh berbeda ketika masa Belanda di papua, lebih dari puluan tahun yang lalu. Saat itu, buku-buku pelajaran hingga perabot kelas dicukupi sehingga guru relatif mengajar”. Tetapi kondisi anak-anak Nduga saat ini tidak beranjak dari masa lalunya buta huruf dan angka. Kondisi tersebut hampir sama dengan setengah abad silam bahkan mutu pendidikan lebih buruk lagi. Di pendalaman banyak sekolah tidak berpodasi, gedung tanpa guru yang lebih suka keluyuran di kota sambil menunggu gaji buta. Yang diungkapkan penciunan guru Sabinus Bokeyauw “mutu pendidikan di papua khususnya nduga jauh menurun, guru-guru tidak lagi jiwa mengabdi untuk membuat anak-anak menjadi pintar, setidaknya bisa membaca dan menulis. Kalau masa belanda, disiplin belajar-mengajar diterapkan dengan ketat, termasuk mencari murid jika tidak masuk sekolah. Kini jauh melonggar guru-guru yang mengapdi stengah mati seorang diri dan mengajar enam kelas sekaligus di pendalaman diperlakukan sama dengan yang tidak pernah mengajar di sekolah, tidak ada sangsi tegas “ jika dulu tidak mengajar satu kali saja gaji sebulan ditahan, apa lagi ke kota pasti dimarahi pastor dan disuruh kembali di kampung” yang berprinsip menerima gaji buta sama dengan mencuri”. Apa lagi saat ini pengawas sekolah yang tidak berfungsi dan banyak pengawas yang tidak pernah tahu lokasi sekolah yang diawasinya, mereka tidak pernah datang dan membiarkan guru-guru meninggalkan sekolah atau tugas.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Dengan melihat perkembangan dan kondisi pendidikan di kabupaten Nduga provinsi Papua sangat memprihatinkan saat ini disbandingkan kualitas atau mutu yang dimana masa awal tahun 1963 misionaris Tuan Rev. Andrian yang mulai maju dalam pendidikan namun kini mengilang begitu saja, hal ini sangat jelas kondisi pendidikan di daerah nduga sangat minim. Dengan kondidisi semacan ini seharusnya pemerintah daerah mengutamakan pendidikan tetapi kenyataannya pemerintah daerah tidak memperdulikan dalam hal pendidikan. Masyarakat juga seharusnya memberi motivasi kepada anak-anak Nduga agar anak-anak mampu bersaing dengan teman-teman dari pulau lainnya di Indonesia. Dan memberi motivasi belajar yang tinggi kepada anak-anak Nduga, karena adanya arahan yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan selama beberapa tahun ini semakin lama semakin maju dan sistem kurikulum juga setiap priode tertentu selalu berubah, maka setiap guru yang mengajar juga sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan. Pemerintah daerah juga harus mengawasi atau menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai agar sumberdaya manusia (SDM) Nduga bisa maju dalam pendidikan sesuai dengan Udang-udang pembentukan kabupaten Nduga pasal 8 tugas utama dan tanggun jawab pemerintah daerah Nduga yang nomor satu adalah pendidikan

Untuk mencapai pembagunan dari segi pendidikan di Nduga provinsi Papua saat ini kurang meyakinkan dan belum mampu mengikuti kurikulum yang sedang berjalan, tetapi untuk melangkah kesana dalam pengelolaan kurikulum ini seorang calon maupun guru yang sudah lama mengapdi perlu belajar lagi tentang kurikulum yang baru sesuai dengan perkembangan. Dan pembangunan daerah merupkan bagian dari bagian integrali pembangunan nasional dalan rangaka pencapaian sasaran pembagunan di daerah seingga yang bertanggung jawab bersana antara pemerintah pusata , provinsi, dan kabupaten/kota

B. Saran

Dengan mendasari dan melihat pengalaman masa lalu pemberdayaan sumberdaya manusia Nduga selalu mendapat porsi yang sangat terendah dalam pelayanan pembangunan maupun pendidikan yang bermutu dan kualitas pendidikannya baik itu dari pemerintahan tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten. Pendidikan Papua untuk meningkatkan mutu tidak bisa dipungkiri lagi selagi bisnis atau pasar dan politik masi terlibat dalam pendidikan dan korupsi itu masih merajalela Nduga dan seluruh papua, pembangunan SDM kabupaten Nduga tidak akan maju sampai kapanpun. Pendidikan di Nduga bisa dikatakan sudah ada peningkatan atau setara dengan daerah lain, jika dilhat dari segi eksternal. Namun dilihat dari segi internal pendidikan di Nduga sangat jauh tertinggal di bading kabupaten/kota lain, hal ini karena tidak ada gedung sekolah yang permanen dan juga tenaga gurupun tidak ada sama sekali yang ada hanya beberapa guru putra daerah lulusan PGSD yang masih mendapdi samapai pekarang. Melihat kondisi seperti ini pemerintah daerah maupun provinsi tidak pernah ulurkan tangan untuk mengatasi masalah pendidikan di Nduga, dan kinerja pemerintah Nduga sekarang modar-madir kota-kota besar Sulawesi, Bali, Jawa (Jakarata), dan kota-kota lain di Papua kita tidak bisa bayangkan apa yang mereka kerja dan urusan dinas seperti apa pemerintah daerah masuk keluar begitu saja. Masalahnya tidak pernah evaluasi merencanakan tujuan pembangunan di Nduga kedepan itu bagimana bahakan masalah pendidikan saja belun tuntas sampai sekarang anak-anak nduga masi terlantar atau tidak sekolah, sementara pemerintah nduga membiayai orang lain bukan putra-putri Nduga. Apa dibalik itu harus pertanyakan?. Agar pemerintah harus terjawab dan putra-putri asal nduga bias merasakan pendidikan yang layak dan bermutu seperti anak-anak lain di Indonesia

Daftar pustaka

1. Cermin Papua Suara Kritis Kaum Tak Bersuara

2. Landas Buleting Internal LPMAK

3.http://www.batukar.info

4. Sumber Bacaan:
http://www.jakartateachersclub.com
http://www.poskota.co.id
http://forum.detik.com/showthread.php

5. Makala kaum muda papua di tengah masyarakat jawa (yogyakrta) Oleh Isep G dan Aminus

6. Sering/ diskusi bersama teman-teman papua mengenai pendidikan di papua

7. Pengalanam Selama SD YPPGI Mapnduma (Nduga) dan mengikuti/ mengamati pekembangan pembaguanan sekarang di Nduga -Papua

Isack Gwijangge